Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Medan. Dalam rapat paripurna DPRD Sumut membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Sumatra Utara (Sumut) 2019, Rabu ( 17/6/2020) sore di gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan, hampir semua fraksi mempertanyakan komitmen Gubernur Edy soal penyelamatan Kawasan Danau Toba (KDT) dari kerusakan lingkungan. Di antara fraksi bahkan meminta Gubernur mencopot Kepala Dinas (Kadis) Lingkungan Hidup Sumut, Binsar Situmorang, karena dinilai buruk kinerjanya.
"Kami minta Kadis Lingkungan dicopot. Tak jelas apa kerjanya. Danau Toba makin rusak," kata Syahrul Efendi Siregar dari Fraksi PDI Perjuangan.
Fraksi lain yang menyatakan hal sama adalah Fraksi Gerindra dan Fraksi Nasdem.
Aulia Aqsa dari Fraksi Gerindra mengatakan, Gerindra hanya akan mendukung Gubernur Edy bila ia dan anak buahnya masih berada dalam satu rel untuk menjadikan Sumut bermartabat, termasuk menangani kerusakan lingkungan di KDT.
Ketiga fraksi ini juga menyentil masalah pelayanan PDAM Tirtanadi yang buruk dan juga dugaan kasus korupsi di salah satu BUMN perkebunan di Sumut.
"Kami minta kasus korupsi di salah satu BUMN perkebunan itu diungkap. Tidak tanggung-tanggung besarnya Rp 200 miliar," kata Tuahman Purba dari Fraksi Nasdem.
Selain Dinas Lingkungan Hidup, dinas lain yang juga disentil adalah Dinas Sosial, Dinas Bina Marga, Dinas Sumber Daya Air Cipta Karya dan Tata Ruang serta Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman.
Menanggapi itu Gubernur Edy mengaku memahami pandangan yang disampaikan semua fraksi. Dia berjanji ke depan akan bekerja lebih baik lagi.
"Saya paham apa yang disampaikan semua fraksi. Saya berusaha bekerja lebih baik lagi. Eksekutif dan legislatif harus bekerja sama," kata Edy.
Secara umum, LKPj Gubernur Sumut tahun 2019 itu dinilai cukup baik. Hal itu dikatakan Ketua Pansus LKPj DPRD Sumut, M Subandi, sebelum sesi pandangan fraksi-fraksi.