Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Medan. Sebanyak 9 dari 8 kepala daerah zona merah covid-19 di Sumatra Utara, tak mau bertanya saat dipersilahkan moderator Sekdaprov Sumut, R Sabrina, bertanya kepada Menko Polhukam, Mahfud MD, dan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian. Pada kegiatan pengarahan 2 menteri di Posko Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Sumut di Pendopo Rumah Dinas Gubernur, Jalan Jenderal Sudirman Medan, Jumat (03/07/2020) itu, hanya Plt Wali Kota Medan, Akhyar Nasution, yang bertanya.
Kepala daerah lainnya, seperti Binjai, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Pematang Siantar, Simalungun, Karo, dan Asahan serta Langkat, diam seribu bahasa. "Malu atau tak ngerti topik?.
Padahal, Menko Polhukam memaparkan soal perbandingan situasi kehidupan sebelum covid-19 atau normal lama dengan situasi hidup di pandemi covid-19 atau normal baru.
Pemerintah, menurut Mahfud MD, sangat berharap para kepala daerah di Sumut, khususnya di zona merah, semakin masif mensosialisasikan kehidupan new normal, yaitu hidup produktif dan aman dari covid-19 dengan ketat menerapkan protokol kesehatan.
Dan Mendagri Tito lebih lama memaparkan. Ia menerangkan apa itu virus corona, bagaimana bermutasi, perkembangannya di sejumlah negara, apa-apa yang perlu dan yang harus dilakukan untuk menghindarinya.
Ia juga membeberkan pendapat sejumlah ahli soal 1 hingga 2 tahun ke depan vaksin baru ditemukan. Sehingga perlu kesiapan berperilaku hidup bebas dari.covid-19 menunggu vaksinnya ditemukan.
Namun paparan kedua menteri Jokowi itu, tak cukup untuk bahan bertanya para kepala daerah itu. Eh malah sepertinya mereka lebih tertarik melahap snack makanan dan minuman yang tersaji di atas meja.
Plt Wali Kota Medan, Akhyar Nasution, satu-satunya yang bertanya dari para kepala daerah zona merah itu, mempertanyakan mengapa hanya sekitar 60.000 KK warganya yang mendapat bantuan pusat, sementara ada 300.000 KK yang faktanya benar-benar membutuhkan.
Mendagri Tito menjawab. Ia tidak menampik masih adanya kelemahan dalam pendataan penerima bantuan. Kelemahan seperti yang disampaikan Akhyar Nasution itu, menjadi perhatian serius pemerintah.
Dan 8 kepala daerah zona merah lainnya, sama sekali tak tertarik bertanya. Dan kesempatan itu dimanfaatkan Ketua PMI Sumut, Rahmat Shah, menyampaikan masukan dan pemikiran untuk sama-sama berperan mengatasi dampak pandemi covid-19. "Relawan PMI banyak pak, kami siap membantu pemerintah," ujar mantan Anggota DPD RI itu.
Dan akhirnya meskipun para kepala daerah zona merah diam, namun kepada mereka diberikan buku cara mengatasi covid-19 dari Menko Polhukam yang pada pemberian itu didampingi Mendagri.
Sebelumnya Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi didampingi Wakil Gubernur, Musa Rahekshah, menyampaikan upaya percepatan penanganan covid-19 di Sumut sejak awal tahun 2020 hingga saat ini.
Dan saat ini memasuki tahap II penanganan, dan disiapkan Rp 500 miliar setelah Rp 502,1 miliar pada tahap I. Total Rp 1,5 miliar anggaran penanganan covid-19 disiapkan Pemprov Sumut hingga tahal III penanganan.
Saat ini new normal di Sumut dalam tahap sosialisasi di daerah-daerah. Draf new normal itu telah dikirimkan ke pemerintah pusat. Sumut saat ini menunggu new normal itu disetujui pusat diberlakukan di Sumut.
Hadir juga Forkopimda Sumut pada acara itu, diantaranya Pangdam I/BB Mayjen TNI Irwansyah, Kapolda Sumut, Irjen Pol Martuani Sormin, Kajati Sumut Amir Yanto.