Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Medan. Wakil Sekretaris DPD I Partai Golkar Sumut, Ilhamsyah, menyayangkan adanya sikap memaksakan kehendak dari sekelompok orang pada saat rapat pleno dengan agenda pembentukan panitia musyawarah daerah (Musda) ulang.
"Kita berharap musda partai Golkar menjadi ajang musyawarah yang mufakat dan sepakat berdasarkan keputusan DPP, bukan memaksakan kehendak," ujarnya, Selasa (14/7/2020).
Ilhamsyah, mengatakan putusan mahkamah partai jelas menyebutkan bahwa pelaksanaan musda akan turut diawasi.
"Pelaksanaan musda itu dimulai dari pembentukan panitia sampai pada akhirnya pemilihan. Memilih ketua itu hak masing-masing kader. Kita minta pembentukan panitia itu win-win solution, diketahui mahkamah partai," bebernya.
Mantan anggota DPRD Medan ini memprediksi DPD I Partai Golkar Sumut akan terus mengahadapi konflik apabila pemaksaan kehendak terus dilakukan.
"Musda kemarin kan dibatalkan karena mahkamah partai melihat ada yang cacat hukum. Jangan sampai musda yang dipaksakan nanti berakhir sama, ujungnya terus berkonflik," paparnya.
"Siapa yang dirugikan karena konflik, tentu partai Golkar, terlebih dalam waktu dekat ada 23 kabupaten/kota di Sumut yang ikut pilkada. Kepentingan Golkar sangat besar di pilkada, bukan kepentingan pribadi-pribadi," imbuhnya. .
Seperti diketahui rapat pleno pembentukan panitia musda di DPD Partai Golkar Sumut, Senin (13/7/2020) berlangsung panas. Sebab sejumlah pengurus yang juga loyalis Wakil Gubernur Sumut, Musa Rajekshah alias Ijeck melakukan aksi walk out atau WO.
Aksi WO itu dikarenakan pimpinan rapat pleno tidak berkonsultasi ke mahkamah partai terkait agenda pembentukan panitia musda.
Sementara itu Koorbid Kepartaian DPD Partai Golkar Sumut, Rolel Harahap, menegaskan pihaknya tidak perlu berkomunikasi dengan mahkamah partai dalam agenda pembentukan panitia musda.
"Yang di awasi itu musda bukan pengurus DPD Partai Golkar Sumut. Saat ini belum musda," tutur Rolel.