Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Balige. Warga Dusun Sileangleang, Desa Sigapiton, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba, Sumatra Utara berjaga sebagai bentuk aksi menolak rencana Badan Pengelola Otorita Danau Toba (BPODT) untuk membersihkan seluruh wilayahnya dijadikan sebagai Kawasan Terpadu Kaldera Toba yang dinilai tidak berkeadilan.
"Sebagai warga yang sudah turun temurun dan jauh sebelum direncanakan Kaldera Toba kami sudah berada dan hidup di Dusun Sileangleang, Desa Sigapiton Kecamatan Ajibata, apakah kami tidak berhak mendapat keadilan dalam hal ini," ujar warga Dusun Sileangleang, Desa Sigapiton, Ajibata, Mangatas Togi Butarbutar, Jumat (28/8/2020), di Desa Sigapiton, Ajibata.
Ia mengatakan sangat menyesalkan adanya perkataan dari Humas BPODT yang mengatakan dalam waktu dekat akan membersihkan bangunan yang masih bertahan atau berdiri dengan alasan sudah melayangkan surat peringatan sebanyak 3 kali kepada warga.
"Kami sangat mendukung program pemerintah untuk menjadikan Kaldera Toba tentu sebelumnya bagaimana hak masyarakat juga jangan diabaikan begitu saja karena objek dimaksud masih berperkara masih menunggu putusan kasasi sebagai kekuatan hukum tetap, "sebutnya.
Disampaikan oleh Mangatas Togi Butarbutar, gugatan warga keturunan Op Ondol Butarbutar yang masih berproses hukum di tingkat kasasi hendaknya dihormati oleh siapapun termasuk BPODT maupun warga.
"Dalam waktu dekat kita akan melakukan proses pengajuan pengujian materil hak kepemilikan tanah adat ke Pengadilan Negeri Balige," ujar Togi.
BACA JUGA: BPODT akan Bersihkan Kawasan Kaldera Resort, Termasuk Rumah
Hal serupa disampaikan warga lainnya, Bevin Butarbutar. Ia mengatakan, apabila BPODT tetap memaksakan akan membongkar rumah tersebut, bersama puluhan warga lainnya mereka siap melakukan aksi penolakan di lahan dimaksud.
"Sampai titik darah penghabisan kami akan tetap berjuang mempertahankan tanah milik kami sebagai keturunan Op Ondol Butarbutar," tegas Bevin.
"Melalui pemberitaan ini kami meminta agar Presiden Joko Widodo memperhatikan nasib masyarakat adat di Sigapiton apalagi telah ditetapkannya Kawasan Danau Toba sebagai Geopark Caldera Toba oleh Unesco. Salah satu rekomendasinya adalah menjaga warisan budaya dan masyarakat lokal," harap Bevin.