Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Medan. Kepala Dinas Pendidikan Batubara, Ilyas Sitorus, bersitegang dengan Asisten Administrasi Umum Pemprov Sumut, Muhammad Fitriyus, dalam rapat koordinasi Dinas Pendidikan se-Sumut membahas pembelajaran tatap muka semester genap tahun ajaran 2020/2021 pada masa pandemi, Rabu (10/02/2021).
Ilyas, mantan Kepala Biro Humas dan Keprotokolan Setdaprov Sumut itu, protes keras kepada Fitriyus yang hendak pulang setelah membuka rakor di Aula Bina Graha Pemprov Sumut itu. Sebab, menurutny,a tak ada narasumber yang tepat yang dihadirkan Dinas Pendidikan Sumut di rakor itu.
Kalau soal berbagai aturan menyangkut covid sebagaimana yang disampaikan Fitriyus dalam arahannya mewakili Sekdaprov Sumut, R Sabrina saat membuka rakor itu, menurut Ilyas, tidak cukup. Sebab semua peraturan covid juga sudah diterima kabupaten/kota.
Namun yang dituntut Ilyas, harus ada paparan data yang real soal update tren perkembangan kasus covid di Sumut. Sehingga ada hasil bagi peserta rapat untuk dibawa dan dibahas di kabupaten/kota untuk menentukan dibuka tidaknya pembelajaran tatap muka di sekolah.
"Mana narasumbernya, hadirkan di sini. Kalau soal peraturan, kami sudah menerimanya," tegas Ilyas kepada Fitriyus dan juga kepada Sekretaris Dinas Pendidikan Sumut, Alfian Hutauruk.
Sampai di sana, Fitriyus sepakat dengan Ilyas. Ia mempersilahkan panitia rakor mengundang Satgas Penanganan Covid-19 Sumut untuk hadir memberi paparan. Tidak itu saja, Fitriyus meminta peserta setelah rakor, mengunjungi Posko Satgas Covid Sumut untuk menggali informasi sebanyak-banyaknya soal covid di Sumut.
Namun yang tidak bisa diterima Fitriyus, adalah munculnya pernyataan Ilyas yang mempersoalkan kurangnya bantuan penanganan covid-19 dari Pemprov Sumut ke kabupaten/kota, khususnya di bidang pendidikan.
Fitriyus yang biasanya pembawaannya tenang, terpancing "tinggi" merespon Ilyas. Ia menyebutkan Pemprov Sumut bahkan 3 kali me-refocusing anggaran, yang juga dialokasikan membantu kabupaten/kota.
"Iya tidak pendidikan saja, semua kita bantu. Silahkan lebih lanjut disampaikan, dibahas di sini," ujar Fitriyus sambil meninggalkan ruangan rakor.
Setelah itu rakor kembali dilanjutkan. Sebelumnya dalam pembukaan rakor itu, Fitriyus mengatakan kasus covid-19 yang masih meningkat di Sumut hingga 2 minggu terakhir ini, memaksa belajar tatap muka di sekolah belum diizinkan gubernur.
Untuk itu, apapun kebijakan di kabupaten/kota harus dikoordinasikan dengan provinsi. Jangan jalan sendiri-sendiri karena penanganan covid-19, harus dilakukan secara bersama.
"Ini juga (belajar tatap muka belum diijinkan), bukannya kemauan pribadi gubernur saja, tetapi mengikuti ketentuan dari pemerintah pusat, sebagaimana tertuang dalam berbagai peraturan," kata Fitriyus.
Sekretaris Dinas Pendidikan Sumut, Alfian Hutauruk, melaporkan hadir 18 kepala dinas dan yang mewakili pada rakor itu, yakni Simalungun, Padang Lawas, Tebing Tinggi, Serdang Bedagai, Mandailing Natal, Tapanuli Selatan, Padang Sidimpuan, Sibolga, Deli Serdang, Samosir, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Batu Bara, Binjai, Medan, Humbang Hasundutan, Pematang Siantar, Asahan.