Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Medan. Ada beberapa proyek strategis nasional di Provinsi Sumatera Utara. Misalnya Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Danau Toba, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei, Food Estate Humbang Hasundutan dan Kawasan Industri Kuala Tanjung dan Pelabuhan Kuala Tanjung. Selain itu ada juga 4 proyek strategis daerah yang juga masih berkolaborasi dengan pemerintah pusat, seperti Rusunawa Terintegerasi Sei Mangkei, Sport Centre, jalur kereta api Pematangsiantar-Parapat dan Light Rapid Transit (LRT) Medan-Binjai-Deliserdang (Mebidang).
Menko Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan ada sejumlah kendala pada proyek strategis nasional dan daerah. Menurutnya kendala itu harus diselesaikan secara bersama, baik oleh kementerian terkait maupun oleh Pemprov Sumut.
"Tentu ada kendala, bukan hanya masalah lingkungan, tetapi juga budaya masyarakat kita, sengketa lahan dan lainnya. Karena itu, kita sekarang terus fokus, ada kendala kita kejar dan cepat selesaikan sehingga pembangunan ini tidak tertunda-tunda," kata Luhut.
Begitu pun, menurut Menko Luhut, secara umum progres pembangunan proyek strategis nasional dan daerah di Sumut berjalan dengan baik. Namun dia meminta semua Kementerian dan para pemangku kepentingan terus berkoordinasi. Dengan begitu kendala dan masalah di lapangan cepat terselesaikan.
"Kita terus berkoordinasi, semua kementerian dan Pemda yang terlibat agar kita segera tahu apa masalah di daerah dan bagaimana solusinya," ujar Luhut dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri terkait Pengembangan Wilayah dan Percepatan Pembangunan Infrastruktur di Provinsi Sumut secara virtual, Rabu (24/03/2021).
Artinya, kata Luhut, Pemerintah Pusat terus berupaya mempercepat pelaksanaan sejumlah proyek strategis nasional di Sumatera Utara (Sumut). Dengan harapan pembangunan proyek-proyek tersebut lebih cepat rampung dan mampu membantu peningkatan perekonomian nasional.
Sementara itu, Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi, meminta kepada Pemerintah Pusat agar keterlibatan daerah ditingkatkan, sehingga kesinambungan proyek-proyek tersebut berjalan dengan baik dan masyarakat langsung merasakan manfaatnya.
Misalnya, untuk rest area di jalan tol, Pemkab diberikan kewenangan sehingga UMKM di daerah tersebut berkembang. Begitu juga pertanian. Petani-petani kita harus mendapat manfaat yang lebih besar dalam perkembangan pertanian di Sumut, bukan malah perusahaan-perusahaan besar.
Selain itu, masalah lingkungan juga menjadi perhatian Edy Rahmayadi. Dia meminta proses pembangunan di Sumut tidak malah merusak lingkungan yang ada, karena pembangunan infrastruktur ini membutuhkan bahan dan lahan yang tidak sedikit.
"Janganlah mengambil pasir atau batu secara ilegal dari sungai sehingga sungai itu rusak atau mengeruk bukit sehingga terjadi longsor, perhatikan dampak lingkungannya. Jangan pula di satu sisi kita membangun sisi lain kita merusak. Ini perlu dikoordinasikan dengan benar ke kabupaten," kata Edy.