Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Jakarta. Pemimpin junta Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing akan menghadiri pertemuan khusus para pemimpin negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) minggu depan di Jakarta. Ini akan menjadi perjalanan resmi pertama pemimpin kudeta itu sejak militer Myanmar menggulingkan pemimpin sipil Aung San Suu Kyi.
"Beberapa pemimpin telah mengkonfirmasi kehadiran mereka termasuk MAH Myanmar (Min Aung Hlaing)," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Thailand Tanee Sangrat dalam pesan kepada wartawan seperti diberitakan kantor berita AFP, Sabtu (17/4/2021).
Sejak kudeta 1 Februari, Myanmar telah berada dalam kekacauan - dengan ratusan ribu pengunjuk rasa turun ke jalan untuk menuntut kembalinya demokrasi.
Junta militer telah berusaha untuk memadamkan gerakan antikudeta dengan kekuatan mematikan. Menurut kelompok pemantau lokal, pasukan keamanan Myanmar telah menewaskan lebih dari 720 orang dan menahan sekitar 3.100 aktivis, jurnalis dan pembangkang, sejak kudeta.
Komunitas internasional sebagian besar mengutuk junta karena penggunaan kekuatannya terhadap warga sipil tak bersenjata. Sejumlah negara telah menerapkan sanksi-sanksi terhadap petinggi militer Myanmar, keluarga mereka, dan bisnis yang terkait dengan militer.
Tetapi para pemimpin regional telah berusaha untuk membuka komunikasi dengan rezim tersebut, dan pada hari Sabtu (17/4), Kementerian Luar Negeri Thailand mengkonfirmasi pertemuan puncak ASEAN di Jakarta mengenai situasi Myanmar, juga akan dihadiri Min Aung Hlaing.
Pertemuan blok 10 negara Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) itu diharapkan dapat mengatasi krisis yang sedang berlangsung di Myanmar pascakudeta. Pertemuan itu akan dilaksanakan pada 24 April di Jakarta.
Junta militer Myanmar secara konsisten membenarkan kudeta tersebut dengan menuduh kecurangan yang meluas dalam pemilihan umum November lalu, yang dimenangkan dengan telak oleh partai Suu Kyi.
Militer mengatakan akan mengembalikan kekuasaan ke pemerintahan sipil setelah pemilihan umum baru digelar.(dtc)