Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Medan. Presidium Gerakan Kemasyarakatan (PGK) Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia(PMKRI) Regio Sumatera meminta pemerintah memperhatikan kebutuhan ekonomi masyarakat terutama selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Apalagi PPKM akan diperpanjang sampai 2 Agustus mendatang. Meski kebijakan PPKM diperlukan dalam upaya penanggulangan penyebaran covid-19, namun tak kalah penting adalah menjamin kesejahteraan ekonomi masyarakat. Demikian point diskusi daring PMKRI, Sabtu-Minggu (17-18/7/2021).
"Tetapi yang perlu kita kritisi adalah bagaimana kemudian pemerintah memberikan jaminan kesejahteraan terhadap masyarakat ketika masyarakat dipaksa mengurangi ruang gerak dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari yang notabene dilakukan di luar rumah," ujar PGK PMKRI Cabang Bengkulu, Gita Turnip.
PGK PMKRI Cabang Pematang Siantar, Dian Siagian mengatakan, melihat kondisi masyarakat yang kebanyakan melanggar prokes dan masih sering menimbulkan kerumunan maka PPKM langkah yang tepat dilakukan untuk saat ini.
PGK PMKRI Cabang Palembang Matius menghimbau masyarakat menerapkan protokol kesehatan dan mentaati segala peraturan kegiatan di sekolah/ institusi pendidikan, perkantoran, sektor esensial, mall, tempat ibadah, area publik, transportasi umum dan kegiatan rapat/acara yang berpotensi menimbulkan kerumunan.
PGK PMKRI Cabang Lampung, Nelson Leta mengatakan, kebijakan itu harus didukung dengan memperketat dan mengoptimalkan posko penanganan covid-19 di tiap daerah dengan melibatkan seluruh stakeholder mulai dari tingkat kecamatan, desa hingga RT/RW.
PGK Calon Cabang Batam Vande De’rosarius menambahkan, ia optimis bila PPKM sudah diterapkan dengan sungguh-sungguh angka terpapar covid dapat menurun. Ia juga mengimbau masyarakat ikut vaksinasi. Sementara PGK PMKRI Cabang Jambi Gomgom Simarmata mengingatkan agar pemerintah sigap dalam penyaluran bantuan terhadap masyarakat, serta mengecam tindakan represif aparatur sipil dalam melakukan penertiban.
Hal sama dikatakan PGK PMKRI Cabang Medan, Sintong Sinaga, aparatur sipil seharusnya melakukan pendekatan persuasif yang lebih manusiawi serta humanis dalam melakukan tugasnya. "Jangan sampai masyarakat bertindak anarkis karena di perlakukan tidak manusiawi," tegas Sintong.