Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com - Medan. Di masa pandemi, pola belanja pemerintah daerah di Sumatra Utara (Sumut) tidak jauh berbeda dari pola triwulanan di tahun-tahun sebelumnya, walaupun masih ada kebijakan refocusing anggaran di sektor kesehatan. Hal ini menunjukkan pemerintah belum menjalankan satu dari lima kebijakan yang disarankan oleh Bank Indonesia (BI) menyangkut percepatan pengeluaran atau belanja pemerintah.
Kepala Perwakilan BI Sumut, Soekowardojo, mengatakan, seharusnya di saat pandemi dimana konsumsi masyarakat masih lemah, sangat duharapkan dukungan konsumsi pemerintah untuk mendongkrak ekonomi. "Kalau secara nasional mungkin kontribusinya sekitar 9-10% dari pengeluaran pemerintah. Kalau untuk Sumut, kita harapkan lebih dari situ," katanya pada kegiatan Bincang Bareng Media (BBM) yang digelar secara daring, Selasa (24/8/2021).
Soeko, sapaan akrab Soekowardojo mengatakan, selain ketepatan penggunaan anggaran belanja, pihaknya juga berharap ada percepatan belanja. Sehingga, tidak lagi digeber di akhir tahun anggaran atau di triwulan IV.
Dikatakan Soeko, jika melihat dari simpanan pemerintah di perbankan yang sudah menurun, artinya pemerintah sudah mulai menggunakan anggarannya di daerah.
Deputi Kepala Perwaklan BI Sumut, Ibrahim menambahkan, selama semester I yakni periode Januari-Juni, pagu anggaran tercatat sebesar Rp 293,77 triliun. Jumlah ini mengalami peningkatan jika dibandingkan semester I-2020, yang tercatat sebesar Rp 265,75 triliun.
Tetapi kalau dilihat dari realisasi persentasenya, justru sedikit lebih rendah. Di semester I tahun 2021, dari pagu anggaran sebesar Rp 293,77 triliun, baru terealisasi sekitar 30%. "Sementara di tahun lalu, yang merupakan awal pandemi, bisa mencapai 32,4%," katanya.
Realisasi belanja pemerintah juga bisa dilihat dari simpanan pemerintah di perbankan. Sejauh ini, memang terlihat ada penurunan jumlah dana yang disimpan. Artinya tidak terlalu besar jika dibandingkan provinsi lain. "Ini selalu dipantau oleh pemerintah pusat, karena akan menjadi rapor ketika pemda mempunyai saldo atau tabungan di perbankan tinggi. Artinya mereka tidak bisa efektif mengeluarkan belanjanya," katanya.
Ibrahim mengatakan, jika ingin memberikan dampak kepada ekonomi secara luas, maka belanja yang dipilih harulah yang memberi efek domino. Dan biasanya ini bisa diperoleh dari belanja modal. Karena ketika belanja modal dikeluarkan, dia akan memberikan dampak yang besar ketimbang belanja yang bersifat rutin seperti gaji. "Ini yang harus kita kritisi kalau nantinya belanja rutin lebih besar," katanya.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Sumut menyebutkan, persentase realisasi anggaran di semester I-2021 sudah mencapai 49,3%. Realisasi anggaran ini menempatkan Sumut di peringkat 4 provinsi tertinggi yang merealisasikan anggaran, sehingga mendapat apresiasi dari Menteri Dalam Negeri.