Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Medan. Ketua DPRD Sumatra Utara (Sumut) Baskami Ginting mendesak Gubernur Sumut Edy Rahmayadi melalui Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Sumut prioritaskan pengalokasian anggaran perbaikan ruas jalan provinsi di Kabupaten Simalungun di APBD Sumut TA 2022. Hal itu dikarenakan hampir seluruh ruas jalan itu sudah hancur lebur, sehingga menimbulkan reaksi protes dari masyarakat.
Demikian diungkapkan Baskami kepada wartawan saat ditemui di DPRD Sumut, Jumat (27/8/2021). Baskami menanggapi aksi unjuk rasa Aliansi Simalungun Bersatu (ASB) di Panei Tongah dan ke PTPN IV Unit Marjandi, Kecamatan Panei, Kabupaten Simalungun, Kamis (26/8/2021) yang memprotes langkah Pemprov Sumut dan DPRD Sumut yang kurang peduli terhadap kerusakan jalan provinsi di Simalungun.
Menurut Baskami, berdasarkan laporan masyarakat ke lembaga legislatif, jalan provinsi yang mengalami rusak parah saat ini, yakni Jalan Perdagangan - Pematangsiantar, Jalan lintas Pematangsiantar- Saribudolok, jalan lintas Simpang Raya ke Tiga Ras, Jalan lintas Raya – Raya Kahean dan sejumlah ruas jalan lainnya.
"Memang tahun 2020, Dinas BMBK Sumut ada mengalokasikan anggaran perbaikan jalan provinsi di APBD Sumut ke Kabupaten Simalungun, tapi nilainya sangat sedikit, mengingat hampir seluruh mata anggaran direfocusing untuk penanganan pandemi covid-19, sehingga ruas jalan provinsi di daerah itu banyak yang hancur," tandas politisi PDI Perjuangan Sumut ini.
Bersama anggota dewan Dapil Pematangsiantar dan Kabupaten Simalungun, kami, sambung Baskami akan mengawal proses penganggaran perbaikan jalan provinsi tersebut, guna ditampung di R-APBD Sumut TA 2022 atau jika memungkinkan dialokasikan juga di P-APBD TA 2021 yang saat ini sedang dibahas eksekutif-legislatif, tapi anggarannya tentunya tidak besar.
"Pada intinya lembaga legislatif tetap berprinsip merata dalam pembagian anggaran pembangunan dari APBD Sumut ke seluruh kabupaten/kota, tapi mengingat keuangan daerah untuk pembangunan infrastruktur saat ini sangat minim, tentu porsinya juga kecil, apalagi mata anggaran dua tahun terakhir ini difokuskan untuk penanganan covid-19 dan dampaknya," tegas Baskami.