Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Medan. Petani dari Kabupaten Simalungun mengatasnamakan Kelompok Tani Ombudsman, berunjukrasa di depan Kantor Gubernur Sumatera Utara, Jalan Pangeran Diponegoro Medan, Selasa (01/03/2022).
Massa datang dari Simalungun dengan mengendarai angkutan umum dan mengusung beberapa spanduk yang bertuliskan beberapa tuntutan kepada pemerintah.
Di antaranya mereka menyampaikan keluhan harga pupuk bersubsidi yang "mencekik leher" di Pematangsiantar dan Simalungun, yang mereka derita selama puluhan tahun.
Selain mahal, pupuk juga sulit mereka temukan. Dampaknya ke hasil pertanian yang merugi. Itu berakibat ke ekonomi keluarga petani yang merosot, sulit memenuhi kebutuhan rumah tangga, termasuk sulitnya menyekolahkan anak.
Ketua Kelompok Tani Ombudsman, Lipen Simanjuntak, dalam orasinya mendesak Gubernur Sumut dan Polda Sumut segera turun tangan mengusut tuntas kenaikan harga dan kelangkaan pupuk subsidi di Simalungun.
Ia mencontohkan akibat naiknya harga pupuk bersubsidi, para kelompok petani mengeluarkan biaya yang tidak terduga minimal Rp 5 juta sekali bercocok tanam.
Dijelaskannya untuk tebus RDKK (Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok Tani) sekira Rp 2 juta hingga Rp 1,5 juta per RDKK dari koordinator pertanian unit UPT kecamatan.
Ada lagi biaya teken kontrak SPKB (Surat Perjanjian Jual Beli) senilai Rp 2,5 juta per satu jenis (Urea dan Phonska) dan biaya lainnya.
Ironisnya, kata Lipen Simanjuntak, setiap petani ke kios pupuk selalu dibilang tidak masuk RDKK. Tetapi apabila dibeli dengan harga Rp 200.000/zak pupuk selalu tersedia. Sesuai harga HET Urea Rp 112.500/zak, tetapi kenyataan di lapangan dijual Rp 140.000/zak.
Karena itu ia mengancam bila 20 hari tidak bisa dituntaskan, maka para petani yang tergabung dalam Kelompok Tani Ombudsman akan berangkat ke Istana Jakarta dan akan menjumpai Presiden RI, Menteri Pertanian dan Kementerian BPN.
Selain soal harga mahal pupuk bersubsidi, massa demo yang didominasi kaum emak-emak itu, juga mengeluhkan soal ada mafia tanah yang ingin merebut tanah mereka yang dijadikan lahan pertanian.
Lipen juga meminta perhatian dari Gubernur Sumut, karena massa sudah menyampaikan keluhannya ke Pemko Pematangsiantar dan Polres Pematangsiantar. Namun belum mendapatkan respon dan penyelesaian.
"Kami kesini, karena kami ke Pemko Pematangsiantar dan ke Polres Pematangsiantar tidak direspon. Mau kemana lagi kami akan mengaduh," ucap Lipen.
Massa juga meminta kepada pihak kepolisian, terutama Polda Sumut untuk menangkap mafia tanah merebut tanah petani dengan segala cara dilakukan. Karena, massa pengunjuk rasa mengaku juta mendapatkan ancaman dan teror dari mafia tanah itu.
"Kenapa dia (mafia tanah) tidak ditangkap, apa Polres Pematangsiantar takut sama dia atau ada yang lain," teriak pendemo.
Aksi massa itu akhirnya ditemu Perwakilan Pemprov Sumut, Aulia Samosir, dan berjaji akan menyampaikan tuntutan petani Simalungun itu kepada Gubernur Sumut. Dijanjikannya segera turun melihat langsung keluhan warga petani itu dan akan berkoordinasi dengan BPN untuk masalah tanah.
"Tuntutan ini akan kami sampaikan kepada Gubernur, dan turun ke lapangan melihat berapa sebenarnya pupuk subsidi yang didistribusikan kepada petani di Simalungun. Juga kepada masyarakat yang selalu ada yang memprovokasi perkampungan mereka agar dapat berkoordinasi kepada Polda Sumut," katanya.
Aksi demo petani Simalungun itu berlangsung tertib. Aksi itu diwarnai penaburan bibit jagung dan bibit kedelai di depan pintu masuk Kantor Gubernur Sumut dan mendapat penjagaan dari petugas Satpol PP dan aparat keamanan.