Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com - Medan. Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi, melantik Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sumut, Munawar Ibrahim.
Pelantikan yang berlangsung di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur, Selasa (11/07/2023) itu, dihadiri Ketua TP PKK Sumut, Nawal Lubis, dan para pejabat BKKBN Sumut.
Dalam sambutannya, Gubenur Edy Rahmayadi menyoroti permasalahan stunting di Sumut. Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia tahun 2022, prevalensi stunting di Sumut turun 4,7% menjadi 21,1% dari sebelumnya 25,8% di tahun 2021.
Pemprov Sumut kembali mengejar penurunan stunting 18% di tahun 2023, sehingga prevalensi stunting menjadi 14% di tahun 2024. Bahkan Gubernur Edy Rahmayadi ingin stunting di Sumut 0% alias nihil.
Permasalahan stunting di Sumut, kata Edy Rahmayadi, tidak terlepas dari kinerja BKKBN. Ia bahkan menyinggung kinerja BKKBN yang menurutnya belum berjalan maksimal.
Pada era orde baru, kata Edy Rahmayadi, masyarakat terus disajikan dengan edukasi Keluarga Berencana (KB). Namun, saat ini edukasi KB belum menyentuh hingga kalangan bawah masyarakat.
"Dulu nyanyian KB, dinyanyikan terus, untuk apa?. Supaya agar emak-emak ini, hamil repot kita logistik kita untuk memberikan makan. Kita berlomba untuk itu," ujar Edy Rahmayadi.
Edy Rahmayadi, mantan Pangkostrad itu pun mengkritik keberadaan BKKBN saat ini. Ia menilai tugas dan fungsinya belum berjalan dalam maksimal dalam pengendalian manusia dan stunting.
"Dulu saya tentara tak terpikirkan saya, saya sekarang menjadi Guernur ini, waduh gimana ini. BKKBN ini, kayak ada seperti tiada. Jabatan aja seperti itu," sebut Gubernur Edy Rahmayadi.
BACA JUGA: 21 dari 100 Bayi Lahir di Sumut Kena Stunting, Gubernur Edy Soroti Nikah Dini
Lebih lanjut Edy Rahmayadi menyinggung soal urbanisasi pergeseran dari desa ke kota. Hal itu menjadi perhatian dirinya. Ia mengajak seluruh berpihak untuk bekerjasama membangun desa dan menata kota.
"Tak punya uang, sungai itu dibangun (untuk tempat tinggal), gak tempat jualan dibuatnya kaki lima. Banyak kaki lima itu, tak bisa kota ditata ini," ujar Edy Rahmayadi, mantan Pangdam I/BB itu.
"Semua berdampak dengan pertumbuhan ekonomi, tidak bisa dikendalikan. Karena orang butuh makan. Tak cukup makan, lari aja ke Kota. Habis itu, begal yang banyak. Bingung lah polisi, semua bermuara, saya tidak kenal sama perwakilan itu. Habis dilantik gak tahu dimana. Tidur, saya mau berperan," ujar Edy Rahmayadi lagi.
Sementara itu Kepala Perwakilan BKKBN Sumut, Munawar Ibrahim, mengatakan bahwa apa disampaikan oleh Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi merupakan realita yang dihadapi saat ini.
"Sama-sama kita sudah kita dengar arahan pak Gubernur. Saya pikir beliau, menyajikan membuka mata kita, suatu kenyataan. Bahwa peran BKKBN harus kita revitalisasi ulang, itu intinya," ujar Munawar Ibrahim.
Munawar Ibrahim mengajak seluruh pihak, termasuk jurnalis mengambil peran dalam pengendalian pertumbuhan manusia dan menekan angka stunting, khususnya di Sumut ini.
"Pembangunan keluarga itu, harus melibatkan seluruh aspek dan pihak. BKKBN jangan sok bisa sendiri, harus bisa kerja sama dengan perguruan tinggi, TNI/Polri dan pers. Saya pikir akan menjadi target kita," ujar Munawar Ibrahim.