Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com - Jakarta - Centre for Strategic and International Studies (CSIS) menyebut operasi penyebaran informasi yang tidak benar atau misinformasi terkait Pemilu 2024 sudah dimulai. CSIS menyebut misinformasi itu menyasar kandidat Pilpres 2024.
Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS Arya Fernandes awalnya memaparkan misinformasi yang terjadi pada pemilu 2014 dan 2019. Saat itu penyebaran misinformasi terjadi saat polarisasi juga tinggi.
"Kami mengidentifikasi beberapa data terutama dari Kominfo dan beberapa sumber data lainnya, kalau kita lihat di pemilu 2014 dan 2019 betapa gangguan misinformasi itu sangat besar dan itu terjadi di saat polarisasinya juga tinggi. Misalnya ketika itu Pak Jokowi dikaitkan dengan anggota PKI dan ikut dalam kampanye PKI tahun '55, padahal Pak Jokowi lahirnya tahun '61, itu misinformasinya kencang banget ketika itu," kata Arya dalam seminar virtual 'Potensi Penyebaran Misinformasi dalam Pemilu 2024', Rabu (12/7/2023).
Pada saat itu, kata Arya, juga terjadi misinformasi soal Jokowi yang mendatangkan tenaga asing (TKA) China. Pada saat itu juga disebarkan informasi tentang hoax Jokowi adalah keturunan Tionghoa.
"Dan juga disinformasi isu-isu kerusuhan yang ketika KPU mengumumkan hasil pemilu yang bentrok di depan Bawaslu. Menyebar juga misinformasi soal adanya penembakan di masjid, kemudian polisi diimpor dari China segala macam," tutur Arya.
"Dan juga hoax yang menyasar penyelenggara yang saat itu besar sekali, misalnya soal 7 kontainer yang sudah dicoblos, kemudian ada juga soal server KPU yang memenangkan pasangan calon tertentu, kemudian komisioner yang dianggap pro calon tertentu dan segala macam," imbuhnya.
Operasi Misinformasi jelang Pemilu 2024
Arya menyebut pihaknya saat ini telah mendeteksi penyebaran misinformasi untuk pemilu 2024. Akan tetapi, kata dia, isunya masih belum ada yang kuat dan menjurus kepada hal-hal tertentu.
"Apa yang akan terjadi di 2024, kami melihat operasi soal penyebaran misinformasi ini sebenarnya sudah terjadi. Namun hingga saat ini kita melihat belum ada isu yang diperkirakan akan kuat. Kalau di 2 pemilu sebelumnya relatif stabil, misalnya soal isu PKI, soal isu penyelenggara pemilu dan segala macam," tuturnya.
Arya kemudian memaparkan operasi misinformasi yang menyasar bacawapres Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Selain itu, operasi misinformasi ini juga terkait logistik pemilu 2024.
"Sekarang operasinya sudah berjalan, tetapi kita belum melihat, belum ada isu yang diperkirakan akan kuat, dan sekarang masih nano-nano. Misalnya kita telusuri dari 2 sumber ya, sejak bulan Januari sampai Juli ini sudah muncul beberapa misinformasi soal kandidat-kandidat terutama misalnya Anies Baswedan tersangka JIS, Ganjar didiskualifikasi bawaslu, Ganjar terlibat BTS, kemudian Gibran laporkan Anies ke KPK, ribuan WNA China diberikan KTP untuk pemilu 2024. Pencurian formulir C1 untuk pemilu 2024, pemilu 2024 hasilnya sudah diketahui, dan TNI/Polri rapatkan barisan mendukung Ganjar," tuturnya.
"Jadi sudah muncul operasi yang dilakukan oleh sejumlah orang untuk melakukan misinformasi meskipun sampai sekarang belum ada kecenderungan yang kuat isu mana yang bertahan dan masih nano-nano," imbuhnya.dtc