Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com- Dairi. Masyarakat lingkar tambang PT DPM (Dairi Prima Mineral) yang tergabung dalam Aliansi Petani untuk Keadilan (APUK) Dairi, pada Rabu (27/9/2023) mendatangi Kantor DPRD Dairi, Jalan Sisingamangaraja, Sidikalang.
Kehadiran masa APUK tersebut, untuk mempertanyakan terkait adanya pemberitaan bahwa
pimpinan dan anggota DPRD Dairi telah berkunjung ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) di Jakarta untuk mendukung beroperasinya PT DPM.
"Untuk itu kami ingin meminta informasi dan Pertanggungjawaban pimpinan dan anggota DPRD Dairi," kata Ketua APUK Susandi Panjaitan, Kamis (28/9/2023).
Apalagi kunjungan mereka menggunakan anggaran dari pemerintah yang berasal dari uang rakyat. Dan keberangkatan pimpinan dan anggota DPRD ke Jakarta menjadi pertanyaan bagi masyarakat Dairi, karena mereka justru mendukung kehadiran tambang PT DPM.
"Padahal saat ini kehadiran PT. DPM di Dairi masih mendapat penolakan dari masyarkat," tegasnya.
Menyikapi kunjungan anggota dan pimpinan DPRD ke Jakarta, sebelumnya APUK telah mengajukan audiensi kepada Badan Kehormatan DPRD Dairi untuk mempertanyakan sikap DPRD yang tidak pro terhadap masyarakat.
Namun, karena tidak juga mendapat tanggapan, masa APUK mendatangi Kantor DPRD. Sayangnya sesampainya di kantor DPRD, APUK malah diperhadapkan dengan rumitnya administrasi surat-menyurat DPRD Dairi.
Dimana surat permohonan audensi sudah disampaikan pada tanggal 14 September 2023 lalu belum juga mendapat respon.
Selanjutnya saat ditanya prihal surat permohonan audensi yang diajukan, pihak Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Dairi mengatakan surat permohonan APUK sudah sampai di meja Ketua DPRD, kemungkinan belum dibaca karena ketua sedang tidak ditempat.
Jawaban dari salah seorang anggota Sekwan DPRD Dairi membuat APUK kecewa, karena sikap DPRD yang tidak menggubris masyarakat dan tidak peduli soal kepentingan masyarakat yang menolak kehadiran pertambangan.
"Setelah sempat ribut, akhirnya masa APUK diterima oleh Sekwan, Bahagia Ginting," ujar Susandi.
Setelah bertemu dengan Sekwan salah seorang masa APUK, Rainim Purba dari Desa Pandiangan menyampaikan rasa kekecewaan nya dengan sikap DPRD Dairi .
"Kami kecewa dengan sikap DPRD Dairi yang malah berpihak kepada investor, dan tidak peduli dengan keberlanjutan hidup ribuan petani disekitar tambang," kata Rainin
Dituturkannya, banjir bandang tahun 2018 belum bisa dia lupakan, dan sekarang harus kembali dihantui rasa takut bencana alam akan kembali datang dengan dukungan DPRD Dairi kepada PT DPM.
"Anggota dewan yang memilih adalah masyarakat, bukan DPM Seharusnya anggota dewan mendukung masyarakat yang sudah dimenangkan di PTUN Jakarta untuk membatalkan persetujuan izin lingkungan DPM, bukan malah mendukung investor," sesal Rainim sebagai perwakilan penggugat dalam pertemuan tersebut.
Hal senada juga disampaikan oleh ,Ana Hutauruk anggota APUK dari Desa Bonian. Menurutnya seharusnya anggota dewan menjadi teman bagi masyarakat yang berjuang mempertahankan ruang hidupnya.
"Bukan malah menjadi lawan dan menerima perusahaan tambang," ujarnya.
Selaku pendamping masyarakat, Boy Hutagalung dari Yayasan PETRASA mengatakan keberangkatan pimpinan dan anggota DPRD ke KLHK seharusnya menyampaikan aspirasi masyarakat yang pro dan kontra, bukan hanya menyampaikan aspirasi yang mendukung tambang.
Sikap anggota dewan seolah-olah ada yang ditutup-tutupi dari masyarakat. Sesuai dengan pemberitaan media, Sekwan Bahagia Ginting menyebutkan, bahwa dana yang digunakan untuk keberangkatan pimpinan dan anggota DPRD Dairi ke Jakarta bersumber dari Kantor Sekwan.
"Ini berarti uang negara digunakan hanya untuk kepentingan Investor bukan kepentingan hidup ribuan petani disekitar tambang," sebutnya.
Menanggapi pertanyaan masa APUK, Bahagia Ginting mengatakan, bahwa dirinya bukan anggota dewan. Dari semua yang disampaikan tadi kata Bahagia sudah dicatat dan akan disampaikan kepada pimpinan dewan untuk bahan referensi dan berjanji akan disampaikan kepada DPRD Dairi.
"Sebenarnya saya tidak berkompeten untuk menerima masyarakat. Namun karena demi kebaikan bersama, saya hanya memfasilitasi pertemuan ini," ucap Bahagia.
Dijelaskan Bahagia, DPRD sampai saat ini belum dapat merespon surat dari APUK, karena sangat sibuk. Bahkan kemungkinan surat tersebut belum sempat dibaca.
"Kesibukan Ketua DPRD Dairi dan para anggota sangat luar biasa demi kepentingan rakyat. Ketua DPRD minggu lalu juga sedang tugas dinas," sebutnya.
Ditambahkan Bahagia, sepengetahuan dirinya keberangkatan DPRD Dairi ke Jakarta tidak ada topik atau agenda dalam rangka mendukung PT. DPM. namun hanya untuk mengantarkan permohonan audiensi yang dia tidak tahu kepentingan audiensi terkait hal apa.
"Saya tidak tahu menahu tentang surat DPRD ke KLHK yang mendukung beroperasinya PT DPM," pungkasnya.
Dari pernyataan yang disampaikan Sekwan tersebut, justru semakin memperjelas bahwa koordinasi antara Sekwan dan DPRD tidak ada.