Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Medan. Ketua
DPRD Sumatera Utara (Sumut) Baskami Ginting meminta agar guru dan Sekolah Luar Biasa (SLB) di Sumut ditambah. Saat ini jumlah guru maupun SLB di provinsi ini masih jauh dari kebutuhan.
Politisi PDIP itu mendorong Pemprov Sumatera Utara melalui Dinas Pendidikan dan pihak terkait mencukupi kebutuhan tenaga pengajar bagi siswa berkebutuhan khusus di Sumut.
"Juga, tentang penambahan sarana dan prasarana penunjang pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus di Sumut yang diharapkan dapat dipenuhi dari APBD provinsi tahun 2024," katanya melalui keterangan tertulisnya, Jumat (15/12/2023).
Baskami meminta agar dilakukan koordinasi dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia terkait pendidikan guru SLB di perguruan tinggi.
"Kemudian untuk mengatasi masalah minimnya tenaga pendidik SLB, harapannya harus ada pendidikan guru SLB di perguruan tinggi, mengingat setiap tahun ada tren kenaikan siswa SLB di Sumut," tukas Baskami.
Baskami mengatakan, anak-anak berkebutuhan khusus sesungguhnya memiliki multitalenta yang harus terus diasah. Namun banyak orang tua yang belum berani dan tidak percaya diri menitipkan anaknya di SLB karena biaya pendidikan yang tinggi.
Sebelumnya dalam pertemuan dengan Baskami, belum lama ini, Kepala SLB Negeri Pembina Tingkat Provinsi Sumut, Mardi mengatakan, jumlah siswa di SLB Negeri Pembina Medan telah melebihi batas. Jumlah siswa di sana 476 orang dan merupakan terbanyak se- SLB di Indonesia. Padahal idealnya daya tampungnya hanya 300. Sementara itu, guru 76 orang yang seharusnya 150 orang l.
"Medan sebagai kota terbesar nomor tiga di Indonesia, seharusnya minimal ada tiga SLB. Jadi, kami tidak bisa menerima anak-anak sekitar 40 sampai 50 orang, karena keterbatasan kuota kelas dan tenaga pengajar,” ujarnya.
Menurut Mardi, tantangan terbesar SLB tenaga pengajar khusus untuk menangani anak-anak berkebutuhan khusus dan juga anggaran. Sebab perlakuan dan treatment yang khusus diperlukan.
“Kami berharap ada respon positif terhadap kebutuhan guru kami melalui jalur PPPK, minimal 15 orang guru,” katanya.