Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com - Medan. Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara (BPS Sumut) sosialisasi hasil Survei Biaya Hidup (SBH) 2022, perubahan tahun dasar Indeks Harga Konsumen (IHK). Dalam SBY 2022, ada penambahan 3 daerah sebagai survei biaya hidup dan digunakan pada 2024. Ketiga daerah yang dijadikan SBH atau daftar IHK Sumut, itu semuanya berstatus kabupaten.
"Tiga kabupaten itu adalah Deliserdang, Labuhanbatu dan Karo. Ketiganya melengkapi lima kota yang sebelumnya sudah dijadikan IHK yakni Kota Medan, Pematangsiantar, Sibolga, Padangsidempuan, dan Gunungsitoli," kata Kepala BPS Sumut, Nurul Hasanudin, dalam Sosialisasi Hasil Survei Biaya Hidup (SBH) 2022 dengan tema Perubahan Tahun Dasar Indeks Harga Konsumen (IHK), di BPS Sumut, Jalan Asrama, Medan, Selasa (30/1/2024).
Hasan, sapaan akrab Nurul Hasanudin, mengatakan, kegiatan SBH merupakan satu kesatuan rangkaian selama 4 tahun, yaitu kegiatan persiapan pada 2021, pelaksanaan lapangan pada 2022, pengolahan dan sosialisasi hasil pada 2023. "Adapun penggunaan hasil untuk penghitungan IHK pada 2024," katanya.
Dikatakan Hasan, tiga kabupaten yang dipilih menjadi penghitungan IHK mulai 2024 ini karena dinilai mewakili daerah lain di sekitarnya dalam menggambarkan geliat ekonomi di daerah pedesaannsetelah selama ini hanya menggambarkan perkotaan.
"Jadi dengan masuknya tiga kabupaten ke IHK, perhitungan inflasi di Sumut akan lebih semakin menggambarkan kondisi inflasi atau deflasi di Sumut secara keseluruhan. Tiga kabupaten di Sumut yang masuk dalam daftar SBH terbaru itu juga menjadi bagian dari kabupaten tambahan secara nasional," ungkap Hasan.
Ia menjelaskan, tujuan dilakukannya SBH adalah untuk menjaga kualitas data. Karena itu, BPS secara rutin memutakhirkan tahun dasar, paket komoditas, dan diagram timbang untuk setiap IHK. Serta mendapatkan keterangan tentang keadaan sosial ekonomi dan rumah tangga.
Untuk diketahui, kebaruan yang dicapai dari SBH 2022 adalah mengenai Cakupan Wilayah 90 kabupaten/kota pada 2018 menjadi 150 kabupaten/kota pada 2022 yang mencakup wilayah urban dan rural. Tercatat, ada 60 kabupaten tambahan secara nasional dan tersebar di seluruh provinsi.
Kemudian paket komoditas, pada tahun 2018 sebanyak 835 menjadi 847 komoditas pada 2022, dengan memperhitungkan bobot pasar dan bobot kualitas. Rinciannya, pada 2018 untuk makanan sebesar 33,68% dan nonmakanan 66,32%. Pada 2022 untuk makanan sebesar 38,04% dan nonmakanan 61,96%. Sedangkan cakupan sampel pada 2018 sebanyak 141.600 rumah tangga menjadi 240.000 rumah tangga pada 2022.
Dikatakan Hasan, terkait Komposisi Nilai Konsumsi Digital Economy, dilakukan pencacahan terhadap beberapa komoditas dari pasar online seperti Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Surabaya.