Medanbisnisdaily.com-Medan.Warga Kelurahan Titipapan, Kecamatan Medan Deli, mengeluhkan kondisi sulitnya pasien BPJS Kesehatan mendapatkan kamar rawat inap di sejumlah rumah sakit (RS) swasta di Kota Medan. Pihak RS selalu berdalih, kamar rawat inap telah penuh sehingga tidak bisa lagi menampung pasien.

Pernyataan itu disampaikan salah seorang warga ketika menghadiri kegiatan Reses III Masa Sidang III Tahun Sidang 2024-2025 yang digelar Anggota DPRD Kota Medan Fraksi NasDem, dr Faisal Arbie M.Biomed di Jalan Platina Raya Komplek Taman Citra (Tanah Lapang Lingkungan 1), Kelurahan Titipapan, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Minggu (27/7/2025) sore.

"Soal pelayanan rawat inap di RS, kalau kita statusnya pasien BPJS, pasti mereka selalu bilang tidak ada ruang rawat inap. Sulit sekali mau rawat inap saja, tolong lah supaya kami masyarakat bisa dilayani dengan bagus," ucap warga kepada Faisal Arbie.

Menanggapi hal itu, politisi Partai NasDem yang akrab disapa Arbie itu mengatakan bahwa memang biasanya RS memiliki keterbatasan kamar untuk pasien BPJS Kesehatan. Sebab, tidak semua kamar rawat inap di RS yang menjadi provider BPJS Kesehatan dikerjasamakan dengan BPJS Kesehatan.

"Misalnya rumah sakit A punya 150 bed, tidak semua kamar itu dikerjasamakan. Biasanya dari 150 bed itu, hanya 100 bed yang dikerjasamakan dengan BPJS Kesehatan, sisanya mereka pergunakan untuk pasien umum. Makanya kalau untuk pasien BPJS Kesehatan dikatakan penuh, sementara untuk pasien umum Biasanya tersedia," jawab Arbie.

Akan tetapi, sambung Arbie, penuhnya kamar rawat inap yang menjadi 'jatah' pasien BPJS Kesehatan tidak bisa menjadi alasan bagi pihak RS untuk menolak pasien tersebut ataupun menyuruh pasien untuk pulang dan mencari rumah sakit lain.

"Saya tegaskan disini, kalau kamar di RS penuh, itu bukan urusan pasien atau keluarganya untuk mencari kamar di rumah sakit lain. Akan tetapi, tugas rumah sakit untuk mencarikan kamar di RS lain. Jadi selama menunggu ada kamar di RS tersebut ataupun di RS lain, pasien harus dilayani terlebih dahulu atau ditumpangkan sementara di kamar yang masih kosong di RS tersebut meskipun kamar tersebut tidak dikerjasamakan dengan BPJS," ungkapnya.

Kedepan, lanjut Arbie, bila masih ada RS yang menolak pasien BPJS Kesehatan dengan alasan penuh kamar rawat inap, maka masyarakat dapat langsung mengadukan hal itu kepada dirinya.

"Kalau ada yang menolak ataupun menyuruh pulang, laporkan saja, nanti tim saya akan membantu," tegas Arbie pada kesempatan yang turut dihadiri Camat Medan Deli, Lurah Titipapan, perwakilan BPJS Kesehatan, Bapenda, Disdukcapil, Sekretariat DPRD Medan, SatPol PP, Dinas Kesehatan, Dinas SDABMBK, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Perhubungan, serta BAPPEDA Kota Medan itu.

Senada dengan Faisal Arbie, perwakilan BPJS Kesehatan Kota Medan, Imam, juga membenarkan bahwa merupakan tugas pihak RS untuk mencari kamar rawat inap di RS lain bila memang kamar rawat inap di RS tersebut telah penuh.

Meskipun begitu, saat ini masyarakat sudah dimudahkan untuk melakukan pengecekan ketersediaan kamar rawat inap di setiap rumah sakit melakukan aplikasi JKN.

"Sekarang kita ada yang namanya aplikasi Mobile JKN. Disana ada informasi ketersediaan bed, disitu ada data ketersediaan kamar. Lalu di setiap rumah sakit, kita ada petugas BPJS yang disiapkan. Bila ada masalah, laporkan kepada petugas kita yang ada disana," jelasnya.

Selain masalah pelayanan kesehatan, warga juga turut mengeluhkan masalah kemacetan yang kerap terjadi di simpang Titipapan.

"Kemacetan di gerbang Titipapan itu sudah parah pak. Jalan alternatif Kota Bangun juga selalu macet, banyak kami yang terlambat kerja," keluh warga.

Selanjutnya, salah seorang warga Taman Citra, Atin mengeluhkan kondisi jalur hijau di alasan tersebut yang telah ditimbun dan dibangun. Alhasil, masyarakat sekitar menjadi kehilangan kawasan resapan.

Kemudian, seorang warga bernama Wagimin juga mengeluhkan kondisi Jalan di Lingkungan 13 Kelurahan Titipapan yang sampai saat ini belum tersentuh pembangunan.

Menanggapi semua keluhan itu, Faisal Arbie meminta seluruh OPD terkait yang hadir pada kegiatan Reses itu untuk menjawab dan memberikan solusi dari keluhan yang disampaikan masyarakat. Tak hanya itu, Faisal Arbie juga berjanji akan mengawal semua aspirasi masyarakat hingga mendapatkan penyelesaian yang tepat.

"Semua aspirasi ini akan saya kawal. Kita berharap, semua aspirasi ini akan segera terjawab dan terealisasi seperti harapan kita semua," pungkasnya.