Medanbisnisdaily.com - Samosir. Anggaran tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD Sumatera Utara yang jumlahnya fantastis dinilai terlalu membebani keuangan daerah, hingga memicu kemarahan rakyat.

Hal ini dikatakan mantan Ketua Komisi A DPRD Sumatera Utara, Oloan Simbolon kepada medanbisnisdaily.com, Sabtu (13/9/2025), di kediamanya Jalan Kolonel Liberty Malau, Pangururan, Samosir.

Menurut dia, para wakil rakyat di legislatif Sumatera Utara harus memiliki hati nurani dan berpikir realistis.

"Kebutuhan dewan jangan menjadi beban keuangan daerah, hingga akhirnya merugikan masyarakat secara umum," bebernya.

Oloan menambahkan, besaran tunjangan perumahan senilai Rp 60 juta untuk ketua DPRD, Rp 51 juta wakil ketua dan Rp 40 juta untuk anggota perlu dievaluasi dan dikaji ulang. Belum lagi tunjangan komunikasi intensif sebesar Rp 21 juta/anggota.

"Ini terlalu fantastis," sebutnya lagi.

Diterangkannya, berdasarkan data terakhir dihimpun olehnya tunjangan transportasi DPRD Sumatera Utara senilai Rp 22,66 juta untuk pimpinan dan Rp1 9,58 juta untuk anggota dinilai masih standar.

"Tapi untuk tunjangan perumahan itu harus dievaluasi dan dikaji ulang, maka untuk bulan September 2025 dan seterusnya jangan diambil dulu," pungkasnya.

Ditambah lagi dengan tunjangan jabatan yang nilainya mencapai 145 persen dari uang representasi, yakni Rp 4,35 juta untuk ketua, Rp 3,48 juta untuk wakil ketua, dan Rp 3,26 juta untuk anggota.

Selanjutnya, Oloan Simbolon meminta agar Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution melakukan evaluasi Peraturan Gubernur Sumatera Utara (Pergubsu) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penghasilan, Tunjangan dan Fasilitas Pimpinan dan Anggota DPRD.

"Gubernur Bobby Nasution perlu duduk bersama dengan legislatif, jangan menunggu masyarakat marah dan melakukan aksi demontrasi," tegas Oloan yang juga pernah menjadi Wakil Ketua DPRD Samosir.

Hal lain yang dinilai fantastis menurutnya adalah tunjangan komunikasi intensif sebesar Rp 21 juta untuk masing masing legislatif. "Lain lagi tunjangan diterima setiap kali anggota DPRD melaksanakan kegiatan reses," imbuhnya.

Dengan berbagai komponen penghasilan anggota DPRD Sumut setiap bulannya yang dinilai fantastis, wajar kalau masyarakat marah. "Maka sekali kita tekankan, sebelum dievaluasi dihentikan dulu pengambilan tunjangan perumahan," sebut dia.