PENEMPATAN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan dalam pemerintahan Prabowo Subianto bukan sekadar pembagian posisi politik kabinet. Jabatan tersebut menjadi titik sentral dalam memastikan agenda besar Asta Cita dapat berjalan secara konkret di lapangan.

Infrastruktur dalam konteks pemerintahan saat ini bukan hanya pembangunan fisik, tetapi instrumen strategis negara untuk memperkuat ekonomi nasional, menjaga ketahanan pangan, mempercepat hilirisasi, serta menciptakan pemerataan pembangunan.

Asta Cita Presiden Prabowo secara umum menempatkan kemandirian nasional sebagai fondasi utama pembangunan Indonesia. Mulai dari swasembada pangan, ketahanan energi, hilirisasi industri, penguatan desa, hingga pembangunan sumber daya manusia membutuhkan dukungan infrastruktur yang terintegrasi.

Tanpa konektivitas yang baik, sulit membangun industri yang kompetitif. Tanpa irigasi yang memadai, ketahanan pangan hanya akan menjadi slogan politik. Tanpa transportasi logistik yang efisien, biaya distribusi akan terus mahal dan memberatkan masyarakat.

Dalam mengawal program Asta Cita Presiden Prabowo, AHY menegur langsung seorang pejabat Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang meninggalkan lokasi saat pengarahan berlangsung dalam kegiatan terkait peninjauan dan penanganan banjir di Jakarta.

Teguran kepada Plt Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung Cisadane, Ahmad Victor Samodra, itu terjadi di tengah penyampaian materi teknis yang dinilai krusial, khususnya menyangkut kapasitas Kali Ciliwung dan kebutuhan normalisasi.

Dalam berbagai kesempatan, AHY menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur harus diarahkan untuk memperkuat ketahanan nasional Indonesia.

Dalam forum Indonesia Economic Summit 2026, AHY menyampaikan bahwa infrastruktur tidak lagi dapat dipandang semata sebagai proyek pembangunan fisik, melainkan bagian dari strategi menghadapi tantangan geopolitik global, perubahan iklim, dan persaingan ekonomi internasional.

Pandangan tersebut sejalan dengan teori pembangunan modern yang dikemukakan ekonom Albert Hirschman mengenai social overhead capital.

Hirschman menempatkan infrastruktur sebagai fondasi dasar pertumbuhan ekonomi karena mampu menciptakan efek berantai terhadap sektor lainnya. Jalan, pelabuhan, irigasi, energi, dan transportasi akan memicu aktivitas industri, perdagangan, hingga penciptaan lapangan kerja baru. Artinya, keberhasilan agenda Asta Cita sangat bergantung pada keberhasilan pembangunan infrastruktur nasional.

Salah satu fokus pemerintahan Prabowo adalah swasembada pangan dan air. Dalam Town Hall Meeting Water Security tahun 2026, AHY menegaskan bahwa ketahanan air menjadi bagian penting dari implementasi Asta Cita Presiden Prabowo, khususnya dalam mendorong swasembada pangan, energi, dan ekonomi hijau.

Pemerintah menempatkan air sebagai fondasi ketahanan nasional karena berkaitan langsung dengan sektor pertanian, kebutuhan masyarakat, hingga stabilitas ekonomi nasional.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan bendungan, sistem irigasi, dan pengelolaan sumber daya air tidak lagi dipandang sebagai proyek rutin semata.

Pemerintah mulai menempatkannya sebagai bagian dari strategi besar negara menghadapi ancaman krisis pangan global. Data Organisasi Pangan Dunia (FAO) juga menunjukkan bahwa krisis air menjadi salah satu ancaman utama produksi pangan dunia dalam beberapa dekade ke depan. Karena itu, arah kebijakan pemerintah yang memperkuat ketahanan air dapat menjadi langkah strategis jangka panjang.

Selain sektor pangan, pembangunan infrastruktur juga diarahkan untuk memperkuat konektivitas nasional. AHY beberapa kali menegaskan pentingnya pembangunan transportasi multimoda agar biaya logistik Indonesia dapat ditekan. Hal ini penting karena selama bertahun-tahun biaya logistik Indonesia masih tergolong tinggi dibanding negara-negara Asia Tenggara lainnya.

Dalam pengajuan tambahan anggaran 2026, AHY menyampaikan bahwa salah satu prioritas Kemenko Infrastruktur adalah pemerataan pembangunan kewilayahan, penguatan konektivitas transportasi, pembangunan jalan, bendungan, serta pengembangan kawasan permukiman.

Langkah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah sedang mencoba mengintegrasikan pembangunan antarwilayah. Selama ini pembangunan nasional sering dikritik terlalu Jawa-sentris. Banyak daerah di luar Jawa masih menghadapi persoalan infrastruktur dasar seperti jalan rusak, minim pelabuhan, serta akses distribusi yang mahal.

Padahal, daerah-daerah luar Jawa memiliki potensi ekonomi yang besar. Sumatera misalnya merupakan salah satu pusat perkebunan, energi, dan logistik nasional. Namun lemahnya infrastruktur distribusi sering menyebabkan potensi tersebut tidak berkembang maksimal. Karena itu, pembangunan kewilayahan menjadi penting agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya terpusat di kota-kota besar Pulau Jawa.

Selain itu, agenda hilirisasi yang menjadi prioritas Presiden Prabowo juga membutuhkan dukungan infrastruktur yang besar. Pemerintah bahkan menyiapkan puluhan proyek hilirisasi baru dengan nilai investasi ratusan triliun rupiah untuk memperkuat industri nasional dan ketahanan energi.

Hilirisasi tidak akan berjalan maksimal tanpa pelabuhan yang memadai, energi yang stabil, serta jalur logistik yang efisien. Karena itu, pembangunan infrastruktur di era Prabowo bukan lagi sekadar membangun simbol fisik pembangunan, tetapi membangun rantai ekonomi nasional dari hulu ke hilir.

Namun demikian, tantangan terbesar pemerintah bukan hanya membangun, tetapi memastikan pembangunan tersebut benar-benar berdampak kepada masyarakat.

Publik saat ini semakin kritis terhadap proyek-proyek besar negara. Banyak masyarakat mulai mempertanyakan apakah pembangunan infrastruktur benar-benar memberikan manfaat ekonomi langsung atau hanya menjadi proyek mercusuar politik.

Diskusi publik di media sosial menunjukkan adanya dua pandangan terhadap pembangunan infrastruktur nasional. Sebagian masyarakat melihat pembangunan sebagai langkah penting untuk modernisasi Indonesia, sementara sebagian lain mempertanyakan efektivitas dan dampak ekonominya terhadap rakyat kecil.

Kritik tersebut harus dipandang sebagai bagian dari kontrol publik terhadap pembangunan nasional. Pemerintah perlu memastikan bahwa proyek-proyek strategis benar-benar memperkuat ekonomi rakyat, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Dalam konteks ini, AHY menghadapi tantangan besar sebagai koordinator pembangunan nasional. Ia tidak hanya dituntut mampu mempercepat pembangunan, tetapi juga memastikan pembangunan berjalan transparan, efisien, dan berkeadilan.

Persoalan lain yang juga menjadi perhatian adalah aspek lingkungan hidup. Agenda hilirisasi dan industrialisasi nasional berpotensi menimbulkan dampak ekologis jika tidak dikelola secara hati-hati.

Sebuah riset akademik terbaru mengenai ekspansi industri nikel di Morowali menunjukkan adanya penurunan kualitas perairan pesisir akibat pertumbuhan kawasan industri pengolahan nikel.

Hal ini menjadi pengingat bahwa pembangunan infrastruktur dan industrialisasi harus tetap memperhatikan prinsip keberlanjutan lingkungan. Pemerintah tidak boleh hanya mengejar pertumbuhan ekonomi jangka pendek tanpa mempertimbangkan dampak ekologis jangka panjang.

Karena itu, tantangan AHY bukan hanya mempercepat pembangunan, tetapi juga menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. Indonesia membutuhkan pembangunan yang tidak hanya cepat, tetapi juga berkelanjutan.

Pada akhirnya, keberhasilan agenda Asta Cita akan sangat bergantung pada bagaimana pembangunan infrastruktur dijalankan. Infrastruktur yang terintegrasi dapat memperkuat ketahanan pangan, mempercepat hilirisasi, menekan biaya logistik, serta menciptakan pemerataan ekonomi nasional. Namun jika pembangunan hanya berorientasi pada proyek fisik tanpa arah strategis yang jelas, maka manfaatnya tidak akan maksimal bagi rakyat.

Posisi AHY sebagai Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan menjadi sangat strategis dalam konteks tersebut. Ia berada di titik penting yang menentukan apakah pembangunan Indonesia ke depan benar-benar mampu menjawab kebutuhan rakyat atau justru hanya menjadi proyek besar tanpa dampak sosial yang nyata.

BACA JUGA: Dari Jeruji ke Lumbung Pangan

Asta Cita membutuhkan infrastruktur yang bukan sekadar megah, tetapi berpihak pada kepentingan nasional dan kesejahteraan masyarakat luas. Di situlah tantangan terbesar pemerintahan Prabowo dan AHY akan diuji dalam beberapa tahun ke depan.

====
Penulis Alumni Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara

====
medanbisnisdaily.com menerima tulisan (opini/artikel) terkait isu-isu aktual masalah ekonomi, politik, hukum, budaya dan lainnya. Tulisan hendaknya ORISINAL, belum pernah dimuat dan TIDAK DIKIRIM ke media lain. Tulisan tidak dikirim dalam bentuk lampiran email, namun langsung dimuat di badan email, disertai dengan lampiran KARTU IDENTITAS (KTP/SIM/DLL), FOTO (minimal 700 px dalam format JPEG/posisi lanskap), DATA DIRI SINGKAT (dicantumkan di akhir tulisan), nama akun FB dan No HP/WA. Panjang tulisan 5.500-6.500 karakter. Redaksi berhak mengubah judul dan sebagian isi tanpa mengubah makna. Isi artikel sepenuhnya tanggung jawab penulis. Kirimkan tulisan Anda ke: [email protected]. Tidak ada korespondensi terkait layak atau tidaknya tulisan Anda diterbitkan. Silahkan bergabung di Halaman FB MedanBisnis Daily atau grup FB medanbisnisdaily.com untuk mengetahui artikel-artikel yang ditayangkan atau kunjungi website: medanbisnisdaily.com