SENSUS ekonomi merupakan instrumen strategis yang digunakan pemerintah untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi perekonomian nasional. Data yang dikumpulkan menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan pembangunan, pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), penciptaan lapangan kerja, hingga perencanaan investasi. Namun, dalam pelaksanaannya, tidak sedikit masyarakat yang menunjukkan sikap penolakan atau ketidakbersediaan memberikan informasi kepada petugas sensus.

Fenomena ini tidak dapat dipandang sebagai persoalan teknis semata. Di balik penolakan tersebut tersimpan persoalan yang lebih mendalam, yaitu tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ketika kepercayaan melemah, masyarakat cenderung mempertanyakan tujuan, manfaat, dan keamanan dari setiap informasi yang diminta oleh negara.

Sensus Ekonomi: Fondasi Perencanaan Pembangunan
Data merupakan "bahan bakar" utama dalam proses perumusan kebijakan publik. Pemerintah membutuhkan data yang akurat untuk mengetahui jumlah pelaku usaha, karakteristik bisnis, tingkat produktivitas, hingga tantangan yang dihadapi masyarakat dalam menjalankan usaha.

Tanpa data yang valid, kebijakan pembangunan berisiko tidak tepat sasaran. Program bantuan usaha, pelatihan tenaga kerja, akses pembiayaan, maupun insentif ekonomi akan sulit dirancang secara efektif apabila pemerintah tidak memiliki informasi yang memadai mengenai kondisi riil masyarakat.

Karena itu, partisipasi masyarakat dalam sensus sesungguhnya bukan hanya membantu pemerintah, tetapi juga menentukan kualitas kebijakan yang akan diterima masyarakat di masa depan.

Mengapa Masyarakat Menolak Sensus?
Penolakan terhadap sensus ekonomi umumnya berakar pada beberapa kekhawatiran yang berkembang di tengah masyarakat.

Pertama, adanya ketakutan bahwa data usaha yang diberikan akan digunakan sebagai dasar penambahan pajak atau pengawasan yang lebih ketat. Banyak pelaku usaha mikro dan kecil merasa bahwa keterbukaan informasi justru dapat meningkatkan beban yang harus mereka tanggung.

Kedua, masyarakat masih menyimpan kekhawatiran mengenai keamanan data pribadi. Berbagai kasus kebocoran data yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir membuat masyarakat semakin berhati-hati dalam memberikan informasi kepada pihak mana pun, termasuk pemerintah.

Ketiga, sebagian masyarakat mempertanyakan manfaat nyata dari kegiatan pendataan. Mereka merasa telah berulang kali memberikan data kepada berbagai instansi, tetapi belum melihat perubahan signifikan dalam kesejahteraan atau perkembangan usaha mereka.

Kombinasi ketiga faktor tersebut melahirkan sikap skeptis yang pada akhirnya berujung pada penolakan terhadap sensus.

Krisis Kepercayaan sebagai Akar Permasalahan
Dalam ilmu sosial, kepercayaan publik (public trust) merupakan modal sosial yang menentukan keberhasilan kebijakan pemerintah. Kepercayaan mencerminkan keyakinan masyarakat bahwa pemerintah akan bertindak secara adil, transparan, dan bertanggung jawab.

Ketika tingkat kepercayaan tinggi, masyarakat akan lebih mudah menerima kebijakan pemerintah, termasuk program pendataan dan sensus. Sebaliknya, ketika kepercayaan rendah, setiap kebijakan akan dipandang dengan penuh kecurigaan.

Penolakan terhadap sensus ekonomi sesungguhnya dapat dibaca sebagai indikator menurunnya kepercayaan publik. Masyarakat tidak hanya meragukan keamanan data yang mereka berikan, tetapi juga meragukan apakah data tersebut benar-benar digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

Dalam konteks ini, persoalan sensus bukan lagi sekadar masalah statistik, melainkan persoalan hubungan antara negara dan warga negara.

Dampak Penolakan terhadap Kualitas Kebijakan Publik
Ketika masyarakat menolak berpartisipasi dalam sensus, pemerintah berpotensi kehilangan informasi penting mengenai kondisi ekonomi yang sebenarnya. Akibatnya, data yang dihasilkan menjadi kurang lengkap dan kurang representatif.

Data yang tidak akurat akan menghasilkan kebijakan yang tidak tepat sasaran. Misalnya, pemerintah dapat salah memperkirakan jumlah pelaku usaha yang membutuhkan bantuan modal, salah menentukan sektor ekonomi prioritas, atau keliru dalam merancang program pemberdayaan masyarakat.

Pada akhirnya, kualitas pembangunan nasional akan terdampak karena kebijakan yang dibuat tidak sepenuhnya mencerminkan kebutuhan masyarakat.

Membangun Kembali Jembatan Kepercayaan
Mengatasi penolakan sensus tidak cukup dilakukan melalui pendekatan administratif atau penegakan aturan semata. Yang lebih penting adalah membangun kembali kepercayaan masyarakat.

Pemerintah perlu memperkuat transparansi mengenai tujuan dan manfaat sensus. Masyarakat harus memahami bahwa data yang mereka berikan digunakan untuk kepentingan pembangunan, bukan untuk merugikan mereka.

Selain itu, perlindungan data pribadi harus menjadi prioritas utama. Pemerintah perlu menunjukkan komitmen yang kuat dalam menjaga kerahasiaan data masyarakat melalui sistem keamanan yang andal dan regulasi yang jelas.

Tidak kalah penting, hasil-hasil sensus harus diterjemahkan menjadi kebijakan yang dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat. Ketika masyarakat melihat bahwa data yang mereka berikan menghasilkan program yang bermanfaat, tingkat kepercayaan akan meningkat secara alami.

Data Berkualitas Berawal dari Kepercayaan
Penolakan terhadap Sensus Ekonomi merupakan fenomena yang perlu dipahami secara lebih mendalam. Di balik sikap enggan didata, terdapat persoalan mendasar berupa melemahnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

BACA JUGA: Pendidikan Kehilangan Marwah, Belajar untuk Selembar Kertas

Keberhasilan sensus pada akhirnya tidak hanya ditentukan oleh jumlah petugas, kecanggihan teknologi, atau kelengkapan instrumen pendataan. Yang paling menentukan adalah kemampuan pemerintah membangun keyakinan bahwa setiap data yang diberikan masyarakat akan digunakan secara aman, bertanggung jawab, dan untuk sebesar-besarnya kepentingan publik.

Sensus yang berhasil bukan hanya menghasilkan data yang akurat, tetapi juga memperkuat jembatan kepercayaan antara rakyat dan pemerintah. Sebab pada akhirnya, kualitas data dan kualitas kepercayaan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

====
Penulis Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Santo Thomas Medan

====
medanbisnisdaily.com menerima tulisan (opini/artikel) terkait isu-isu aktual masalah ekonomi, politik, hukum, budaya dan lainnya. Tulisan hendaknya ORISINAL, belum pernah dimuat dan TIDAK DIKIRIM ke media lain, disertai dengan lampiran identitas (KTP/SIM), foto (minimal 700 px dalam format JPEG/posisi lanskap), data diri singkat (dicantumkan di akhir tulisan), nama akun FB dan No HP/WA. Panjang tulisan 5.000-6.000 karakter. Tulisan tidak dikirim dalam bentuk lampiran email, namun langsung dimuat di badan email. Redaksi berhak mengubah judul dan sebagian isi tanpa mengubah makna. Isi artikel sepenuhnya tanggung jawab penulis. Kirimkan tulisan Anda ke: [email protected]. Silahkan bergabung di Halaman FB MedanBisnis Daily atau grup FB medanbisnisdaily.com untuk mengetahui artikel-artikel yang ditayangkan atau kunjungi website: medanbisnisdaily.com, tidak ada korespondensi.