PERINGATAN Hari Bhayangkara ke-80 merupakan momentum untuk menilai kembali posisi Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam tata kelola keamanan nasional. Polri tidak hanya menjalankan fungsi penegakan hukum, tetapi juga memelihara ketertiban sosial, melindungi warga, mengayomi masyarakat, dan memastikan ruang publik tetap aman bagi aktivitas ekonomi, pendidikan, politik, serta kehidupan sosial sehari-hari. Kepolisian menjadi salah satu institusi yang paling dekat dengan masyarakat karena tugasnya bersentuhan langsung dengan persoalan warga.

"Satya Haprabu untuk NKRI" dapat dimaknai sebagai penegasan orientasi pengabdian Polri kepada negara dan masyarakat. Makna kesetiaan dalam kalimat tersebut perlu ditempatkan secara substantif, yaitu kesetiaan kepada konstitusi, hukum, kepentingan publik, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan demikian, pengabdian Polri tidak cukup diukur dari kekuatan struktur organisasi, tetapi juga dari kualitas pelayanan, integritas personel, dan tingkat kepercayaan masyarakat.

Selama 80 tahun, Polri telah berada dalam berbagai fase perubahan bangsa. Institusi ini hadir dalam periode awal pembentukan negara, perubahan sistem politik, konsolidasi demokrasi, hingga era digital yang menghadirkan bentuk kejahatan baru.

Perubahan tersebut menuntut Polri untuk terus memperbarui pendekatan kerja. Keamanan pada masa kini tidak lagi hanya berkaitan dengan patroli, penangkapan, atau pengamanan fisik, tetapi juga menyangkut kejahatan siber, peredaran narkotika, penipuan daring, penyebaran disinformasi, konflik sosial, dan ancaman yang bergerak lintas wilayah.

Dalam rentang panjang itu, sejumlah kontribusi Polri dapat dilihat secara nyata. Polri berperan dalam pengamanan agenda kenegaraan, pemilu, kegiatan masyarakat berskala besar, penanganan bencana, pelayanan lalu lintas, pemberantasan narkotika, penanggulangan kejahatan jalanan, serta penguatan layanan publik.

Kontribusi ini memperlihatkan bahwa Polri tidak hanya berfungsi sebagai institusi represif, tetapi juga sebagai bagian dari sistem pelayanan negara yang menentukan keberlangsungan stabilitas sosial dan pembangunan nasional.

Salah satu capaian penting yang dapat dijadikan indikator kerja adalah pemberantasan narkotika. Data PPATK yang merujuk pada konferensi pers Polri mencatat bahwa sepanjang Januari hingga Oktober 2025, Polri melalui Dittipidnarkoba Bareskrim dan jajaran Direktorat Reserse Narkoba Polda mengungkap 38.934 kasus peredaran narkoba, menjaring 51.763 tersangka, serta menyita 197,71 ton barang bukti narkotika.

Angka ini menunjukkan skala persoalan narkoba yang besar sekaligus menggambarkan kapasitas penindakan Polri dalam menghadapi kejahatan terorganisasi.

Capaian tersebut bukan semata sebagai keberhasilan operasi, tetapi sebagai bagian dari perlindungan sosial. Narkotika bukan hanya masalah pidana, melainkan juga masalah kesehatan publik, ketahanan keluarga, produktivitas generasi muda, dan stabilitas masyarakat.

Karena itu, keberhasilan penindakan perlu selalu disertai pendekatan pencegahan, rehabilitasi, edukasi, dan kolaborasi lintas lembaga. Polri memiliki peran penting dalam menghubungkan aspek penegakan hukum dengan agenda perlindungan masyarakat yang lebih luas.

Selain penindakan, ukuran kemajuan Polri juga terlihat dari upaya memperkuat pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat. Tema resmi Hari Bhayangkara ke-80, yaitu "80 Tahun Mengabdi, Polri untuk Masyarakat", menegaskan orientasi pelayanan sebagai dasar pengabdian Polri.

Orientasi ini relevan karena legitimasi kepolisian modern tidak lagi hanya bergantung pada kewenangan formal, tetapi juga pada pengalaman masyarakat saat berinteraksi dengan institusi kepolisian, apakah pelayanan mudah diakses, respons cepat, proses transparan, dan perlakuan aparat mencerminkan keadilan.

Sumatera Utara menjadi contoh wilayah yang menarik untuk melihat peran Polri pada tingkat daerah. Sumatera Utara merupakan provinsi dengan keragaman sosial, aktivitas ekonomi yang dinamis, dan tantangan keamanan yang kompleks.

Karena itu, Polda Sumut tidak hanya dituntut kuat dalam aspek penegakan hukum, tetapi juga perlu membangun pendekatan sosial yang adaptif, kolaboratif, dan dekat dengan masyarakat.

Pada bidang pemberantasan narkoba, Polda Sumut mencatat capaian yang signifikan. Berdasarkan rilis Tribratanews Polda Sumut, sepanjang 2025 Ditresnarkoba Polda Sumut dan jajaran mengungkap 6.078 kasus narkoba dengan 7.634 tersangka.

Barang bukti yang diamankan meliputi sabu lebih dari 1,5 ton, kokain lebih dari 2.000 gram, ganja lebih dari 1 ton, serta berbagai jenis pil terlarang.

Data tersebut menunjukkan bahwa Sumatera Utara merupakan wilayah strategis dalam perang terhadap narkotika, sekaligus memperlihatkan intensitas kerja Polda Sumut dalam melindungi masyarakat dari jaringan peredaran gelap narkoba.

Namun, pencapaian Polda Sumut tidak hanya dapat dilihat dari penindakan. Salah satu langkah yang layak diapresiasi adalah pemanfaatan sebagian area belakang Mapolda Sumut sebagai fasilitas olahraga gratis bagi masyarakat.

Fasilitas tersebut meliputi lapangan sepak bola, jogging track, gym outdoor, lapangan voli, lapangan basket, hingga badminton indoor. Kebijakan ini mempunyai makna strategis karena menunjukkan bahwa markas kepolisian tidak harus selalu dipersepsikan sebagai ruang yang berjarak, melainkan dapat menjadi ruang interaksi sosial yang terbuka, sehat, dan produktif.

Pemanfaatan area Mapolda Sumut untuk fasilitas olahraga publik dapat dilihat sebagai pendekatan kepolisian yang lebih preventif dan humanis.

Keamanan tidak hanya dibentuk melalui penindakan setelah pelanggaran terjadi, tetapi juga melalui penciptaan ruang sosial yang mendorong aktivitas positif masyarakat.

Fasilitas olahraga dapat memperkuat hubungan warga dengan institusi kepolisian, membuka komunikasi informal, dan membangun citra bahwa Polri hadir bukan hanya ketika terjadi perkara, tetapi juga dalam upaya memperkuat kualitas hidup masyarakat.

Selain itu, langkah tersebut sejalan dengan kebutuhan kepolisian modern untuk memperkuat legitimasi sosial. Kepercayaan publik tidak dapat dibangun hanya melalui pernyataan normatif.

Ketika warga dapat menggunakan fasilitas publik, memperoleh layanan yang lebih nyaman, dan melihat institusi kepolisian terbuka terhadap kebutuhan sosial, maka hubungan antara Polri dan masyarakat menjadi lebih konstruktif. Kedekatan seperti ini penting dalam mendorong partisipasi warga dalam menjaga keamanan lingkungan.

Meski demikian, apresiasi terhadap capaian Polri tetap perlu ditempatkan bersama agenda pembenahan yang berkelanjutan. Institusi besar seperti Polri selalu menghadapi tantangan untuk menjaga konsistensi perilaku aparat, memperkuat pengawasan internal, meningkatkan kualitas pelayanan, dan memastikan penegakan hukum berjalan objektif.

Kritik publik seharusnya tidak dipandang sebagai hambatan, melainkan sebagai mekanisme demokratis untuk mendorong perbaikan institusi. Polri yang kuat adalah Polri yang mampu menindak kejahatan sekaligus berani mengevaluasi diri.

Ke depan, tantangan Polri akan semakin kompleks. Kejahatan digital akan terus berkembang, mobilitas masyarakat semakin tinggi, dan tuntutan terhadap transparansi institusi semakin besar.

Modernisasi teknologi perlu disertai penguatan etika pelayanan. Ketegasan hukum harus berjalan bersama akuntabilitas.

Selama 80 tahun, Polri telah mencatat berbagai capaian dalam menjaga keamanan, menegakkan hukum, memberantas narkoba, dan memperkuat pelayanan publik.

Di Sumatera Utara, capaian penindakan narkoba serta pemanfaatan area Mapolda Sumut sebagai ruang olahraga publik memperlihatkan bahwa pengabdian Polri dapat hadir dalam dua dimensi sekaligus, yaitu tegas dalam menghadapi kejahatan dan terbuka dalam membangun kedekatan dengan masyarakat.

BACA JUGA: Pancasila di Tengah Disinformasi Digital

Hari Bhayangkara ke-80 harus dimaknai sebagai momentum konsolidasi. Polri perlu terus menjaga kepercayaan publik, memperkuat profesionalisme, dan mengembangkan pelayanan yang responsif terhadap perubahan zaman.

Pengabdian kepada NKRI tidak hanya berarti menjaga negara dari ancaman, tetapi juga memastikan masyarakat merasakan kehadiran negara secara adil, manusiawi, dan bermanfaat. Polri diharapkan semakin matang sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.

====
Penulis Sekretaris Eksekutif Diagram Indonesia Centre dan Alumni Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Unimed

====
medanbisnisdaily.com menerima tulisan (opini/artikel) terkait isu-isu aktual masalah ekonomi, politik, hukum, budaya dan lainnya. Tulisan hendaknya ORISINAL, belum pernah dimuat dan TIDAK DIKIRIM ke media lain, disertai dengan lampiran identitas (KTP/SIM), foto (minimal 700 px dalam format JPEG/posisi lanskap), data diri singkat (dicantumkan di akhir tulisan), nama akun FB dan No HP/WA. Panjang tulisan 4.500-5.500 karakter. Tulisan tidak dikirim dalam bentuk lampiran email, namun langsung dimuat di badan email. Redaksi berhak mengubah judul dan sebagian isi tanpa mengubah makna. Isi artikel sepenuhnya tanggung jawab penulis. Kirimkan tulisan Anda ke: [email protected]. Silahkan bergabung di Halaman FB MedanBisnis Daily atau grup FB medanbisnisdaily.com untuk mengetahui artikel-artikel yang ditayangkan atau kunjungi website: medanbisnisdaily.com.