Hiruk pikuk politik Indonesia kembali bergejolak. Nama Presiden Joko Widodo dalam satu pekan terakhir diseret ke parlemen jalanan karena mengambil kebijakan populis (tidak merakyat) atas Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Pulau Jawa- Bali. Terlepas benar atau tidak, seruan aksi nasional tolak PPKM bertajuk “Jokowi End Game” muncul di mana-nama sebagai simbol perlawanan politik menolak perpanjangan PPKM.

Sebagai penguasa pemerintahan legal di Indonesia saat ini, Jokowi seperti makan buah simalakama. Kebijakan yang dilakukan dianggap serba salah. Kebijakan PPKM merupakan sikap Pemerintah Indonesia sejak pendemi untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona.

Sebelum pelaksanaan PPKM, pemerintah juga telah melaksanakan pembatasan sosial berskala besar yang berlangsung di sejumlah wilayah di Indonesia. Tapi sayang, kebijakan pemerintah itu dianggap jalan di tempat, belum membuahkan hasil yang maksimal. Curva terinfeksi Covid-19 jumlahnya terus meroket menyamai persentase jumlah positif di India.

Di sisi lain, Joko Widodo sebagai presiden tidak mempersiapkan kepentingan hilir masyarakat secara luas. Dari aspek politik, pemerintah masih gamang atas posisi kekuangan RI saat ini. Target PPKM yang diharapkan satu sisi untuk mengurangi jumlah positif Covid-19, tetapi pemerintah belum bekerja maksimal memperhatikan dampak ekonomi yang muncul.

Penutupan UMKM berskala menengah ke bawah sangat memukul perekonomian rakyat. Kafe dan restoran, pedagang kecil yang sehari-harinya mencari makan dari hasil dagangannya harus ditutup akibat dampak PPKM. Inilah pemicu utama mengapa reaksi parlemen jalanan muncul.

BACA JUGA: Krikil Tajam Parpol Pengusung Akhyar

Seruan aksi nasional menolak PPKM bertebaran di mana-mana, dengan bertuliskan Jokowi End Game.
Sebelum mengambil sikap resmi, pemerintah sejatinya tidak hanya memikirkan kepentingan hilir saja untuk memberlakukan kebijakan PPKM, tetapi lebih jauh dari itu harus memikirkan hulunya terlebih dahulu. Artinya, pemerintah harus mempersiapkan dampak ekonomi yang muncul dari PPKM itu kepada masyarakat menengah ke bawah.

Kepentingan hulu yang dimaksudkan penulis adalah seberapa banyak anggaran yang disiapkan pemerintah untuk menyuplai ekonomi masyarakat yang terdampak PPKM tersebut?

Malaysia memberlakukan lockdown kepada rakyatnya tidak tangan kosong. Rakyat diwajibkan di rumah tetapi pemerintah menyuplai kepentingan ekonomi rakyatnya selama lockdown berlangsung. Singapura tak tanggung-tanggung harus mengeluarkan uang negara untuk menggeleontarkan kepentingan ekonomi rakyat selama memberlakukan lockdown.

Bagaimana dengan Indonesia? Pemerintah Indonesia memang tetap menggelontarkan uang negara, tetapi pembagiannya tidak merata. Pedagang kecil terus menjerit karena himpitan ekonomi dari dampak PPKM. Reaksi pasar elite politik Indonesia justru memanfaatkan kebijakan PPKM menjadi seruan nasional Jokowi End Game. Kebijakan ini memang tidak populer, bahkan terkesan semrawut. Aktor-aktor yang berada di panggung belakang tidak nampak ke permukaan yang memaksa presiden mundur. Lantas siapa aktor di belakang itu?

Penggagas seruan demonstrasi sangat mungkin berasal dari kelompok nonparlemen. Mereka selalu bersuara di media sosial untuk memanfaatkan rakyat yang tidak tahu apa-apa dan rakyat pun terprovokasi melalui media sosial. Tidak ada jalan lain kecuali melalui parlemen jalanan yang mereka lakukan. Satu sisi suara mereka tidak diikuti pemerintah melalui parlemen resmi di DPR RI. Satu-satunya jalan hanya melalui parlemen jalanan dengan menyerukan rakyat membenci pemerintah.

Kelompok nonparlemen ini selalu menyudutkan pemerintah dengan melakukan protes di luar logika. Menyatakan pemerintah gagal mengatasi Covid-19, padahal semua negara mengalami hal yang sama. Masalahnya, jika pemerintah tidak memberlakukan PPKM, jumlah positif pasien Covid-19 terus meroket.

Ekspresi politik mereka tumpahkan melalui media sosial. Meski jumlahnya kecil, tapi karena tiap hari melakukan propaganda politik, terkesan gerakan perlawanan semacam ini sangat besar jumlahnya.
Harus diakui, bahwa sangat nyata ada yang bermain di belakang layar untuk menjatuhkan Joko Widodo dari kursi presiden. Dalih menolak PPKM diperpanjang, tetapi kepentingannya untuk menggusur jabatan presiden.

Isu yang beredar pada Sabtu (24/07/2021) bakal terjadi unjuk rasa besar-besaran menolak PPKM, tapi kenyataannya tidak terjadi. Reaksi kecil dari mahasiswa menolak PPKM ada di sejumlah daerah, namun tidak terjadi sesuai target seruan nasional yang bertajuk Jokowi End Game itu.

Masyarakat sejatinya harus lebih selektif dalam menerima informasi. Masyarakat jangan sembarangan menerima informasi yang tidak jelas asal usulnya. Bisa jadi, informasi yang diterima sengaja disebar untuk menyebar berita hoax atau berita bohong. Berita bohong dimanfaatkan penyebarannya melalui media sosial.

Media sosial satu sisi bermanfaat kepada masyarakat, tetapi sisi lain media sosial tidak selektif bisa terjebak hoax. Fakta yang terjadi dalam seruan nasional itu adalah menyerukan aksi unjuk rasa dan meminta presiden mundur dari jabatannya. Sikap yang ditunjukkan itu tidak kesatria, ada pihak-pihak yang mencoba mengambil kesempatan di tengah kesulitan yang ada. Targetnya juga tidak jelas apa yang mereka inginkan.

====
Penulis doktor komunikasi Islam, Dosen Komunikasi Politik Fakultas Ilmu Sosial UIN Sumatera Utara dan Pascasarjana UMSU Medan
====
medanbisnisdaily.com menerima tulisan (opini/artikel) terkait isu-isu aktual masalah ekonomi, politik, hukum, budaya dan lainnya. Tulisan hendaknya ORISINAL, belum pernah dimuat dan TIDAK DIKIRIM ke media lain, disertai dengan lampiran identitas (KTP/SIM), foto (minimal 700 px dalam format JPEG), data diri singkat (dicantumkan di akhir tulisan), nama akun FB dan No HP/WA. Panjang tulisan 4.500-5.500 karakter. Tulisan sebaiknya tidak dikirim dalam bentuk lampiran email, namun langsung dimuat di badan email. Redaksi berhak mengubah judul dan sebagian isi tanpa mengubah makna. Isi artikel sepenuhnya tanggung jawab penulis. Kirimkan tulisan Anda ke: [email protected]