Medanbisnisdaily.com - Medan. DPRD Sumatera Utara (Sumut) kecewa terhadap kinerja Biro bina sosial Setdaprovsu. Pasalnya, dari 800 rumah ibadah, sekitar 200-300 rumah ibadah telah disurvei. Namun kenyataannya hingga kini belum juga terealisasi.

Oleh karena itu, Komisi E menilai Pemerintah Provinsi Sumut (Pemprovsu) tidak kooperatif terhadap kebutuhan umat bantuan sosial (Bansos) untuk rumah-rumah ibadah di Sumut.

"Komisi E tidak hanya kecewa tapi juga kesal, karena pejabat biro binsos antara kabiro dengan kabag agama saling buang badan terkait bansos rumah ibadah," ungkap Ketua dan anggota Komisi E Zahir, Zuliski Simorangkir dan Syahrial Tambunan, saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Biro Binsos Setdaprovsu, Inspektorat Provsu, Selasa (8/8/2017) di gedung DPRD Sumut.

Harusnya, lanjut Zahir, Kabiro Binsos Muhammad Yusuf hadir dalam RDP ini menjelaskan kendala yang membuat tidak terealisasinya bansos rumah ibadah, agar masyarakat tidak kecewa.

"Apa alasan mereka tidak mengakomodir proposal bansos yang disampaikan masyarakat. Jangan dibiarkan tanpa kepastian dengan alasan tidak masuk akal," ujarnya kesal.

Demikian halnya Zuliski Simorangkir dan Syahrial Tambunan kecewa, karena bansos yang diharapkan masyarakat untuk membangun maupun merehab rumah-rumah ibadah di daerah-daerah tidak diakomodir.

Karena, setiap anggota dewan melakukan kegiatan reses, selalu dituding pembohong dan tidak memperjuangkan aspirasi masyatakat. Padahal proposal bansos untuk rumah ibadah baik mesjid-mesjid maupun gereja-gereja sudah terlalu lama ngendap di Pemprovsu dan tidak direalisasikan, sehingga anggota dewan dianggap pembohong.

"Kalau ditanya Kabiro nya mengelak dan menyarankan mempertanyakan kepada kabag agama. Demikian sebaliknya ditanya kabag agama, dijawab kewenangannya ada pada Kabiro,"tandas Zahir lagi.

Disinggung adanya trauma kasus bansos ditangkap KPK, Zahir maupun Zuliski mengatakan, tidak ada alasan takut KPK. "Kalau anggaran bansos itu benar-benar disalurkan, kenapa harus takut. Jangan karena ketakutan, bantuan Pemprovsu untuk rumah ibadah jadi terhalang," ujar mereka.

Dengan penjelasan dari staf Biro Binsos Setdaprovsu, tambah Ahmadan Harahap, realisasi bansos tahun 2017 tidak jelas. Ini menunjukkan kinerja Biro Bansos Serdaprovsu tidak maksimal.

Sementara Sekretaris Inspektorat T Ahmad Sofyan mengatakan, pihaknya belum melakukan pengawasan maupun survey, karena bansos tersebut belum terealisasi.