Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
MedanBisnis - Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati hari ini mengumpulkan seluruh pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).
Berlokasi di ruang serba guna Ditjen Bea dan Cukai, Sri Mulyani memberikan arahan kurang lebih hampir 3 jam yang dimulai dari pukul 09.00 WIB tentang penerimaan hingga organisasi.
Dirjen Bea dan Cukai Heru Pambudi mengatakan, arahan disampaikan langsung kepada seluruh pejabat DJBC baik yang di pusat maupun di daerah.
"Melakukan rapat koordinasi gabungan seluruh pejabat di pusat dan kantor wilayah seluruh Indonesia," kata Heru di Kantor Pusat DJBC, Jakarta, Rabu (8/11/2017).
Setidaknya ada 3 tema utama yang diberikan oleh Sri Mulyani kepada seluruh pejabat DJBC. Yang pertama, mengenai optimalisasi penerimaan dalam rangka target 2017. Kedua, mengenai pengawasan impor berisiko tinggi serta pengawasan cukai yang berisiko tinggi. Ketiga, mengenai penguatan organisasi.
Untuk arahan mengenai optimalisasi penerimaan Bea dan Cukai, Heru mengatakan, orang nomor satu di Kementerian Keuangan itu meminta kepada DJBC untuk bersinergi secara kuat dengan Ditjen Pajak.
"Lalu mengintensifkan pengawasan kepada yang berisiko tinggi baik importir maupun pengusaha cukai. Tetapi penekanan tetap harus memperhatikan kualitas pelayanan yang sudah menjadi tuntutan masyarakat, terutama bagi mereka yang terkena dampak dari penertiban impor borongan," tambah dia.
Lanjut Heru, secara khusus Menteri Keuangan juga meminta kepada DJBC untuk bersinergi dengan kementerian/lembaga (K/L) terkait untuk tetap memberikan pelayanan yang baik dan lancar kepada Industri Kecil Menengah (IKM) dengan fiskal yang legal. Serta, untuk ekstensifikasi diharapkan adanya koordinasi dengan pihak lain baik K/L, asosiasi hingga para pemerhati.
"Secara umum Menkeu menyampaikan prinsip bahwa bea cukai dengan K/L terkait harus bisa memastikan bahwa impor legal itu harus mudah. Itu penekanan," jelas dia.
Untuk penguatan organisasi, lanjut Heru, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini juga harus mampu mengemban sesuai fungsi yang telah ditetapkan, seperti memberikan pelayanan kepada industri dan perdagangan, pengawasan hingga fungsi penerimaan.
"Jadi secara khusus bu menteri mengatakan bahwa kepada IKM harus diberikan layanan yang spesifik fit kepada mereka dengan cara bea cukai memenuhi kebutuhan mereka, kemudian pro aktif, jadi justru bea cukai diminta bertanya kepada mereka apa yang dibutuhkan sekarang," jelas dia.
Sejalan dengan itu, kata Heru, DJBC telah melakukan koordinasi di beberapa level kepada para pelaku industri dan perdagangan dalam rangka memenuhi bahan baku produksi.
"Kita akan tawarkan dengan beberapa opsi, sehingga barang-barang terutama bahan baku yang selama ini dari impor borongan bisa dilakukan legal dari sentra logistik, bisa dalam bentuk pusat logistik berikat, yang penting harus tetap mudah dan legal," tukas dia.dtc