Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Medan. Humas PT Orange Indonesia Mandiri (OIM), Alamsyah Hamdani, mengatakan, seharusnya pemerintah menjaga iklim investasi di Provinsi Sumatera Utara agar tetap kondusif. Jangan sampai investor ditakut-takuti sehingga mengurungkan niatnya berinvestasi.
Alamayah menegaskan bahwa kontrak kerja sama mereka dilakukan dengan Pemerintah Kota (Pemko) Medan atau Wali Kota Medan.
"Kalau tidak salah kontraknya berakhir 2023, itu urusannya dengan Pemko Medan. Tidak ada urusan dengan Gubernur, kontrak kerja sama dengan Pemko Medan," tandas Alamsyah ketika dikonfirmasi menyikapi rencana Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi yang akan menuntutp Merdeka Walk, dengan alasan akan mengembalikan fungsi Lapangan Merdeka sebagai ruang terbuka hijau, Sabtu (16/2/2019).
Dia menegaskan, kontrak kerja sama pengelolaan Lapangan Merdeka antara PT OIM dan Pemko Medan belum pernah diperpanjang. Sehingga, ia meminta agar pihak-pihak setidaknya menghargai kontrak tersebut.
"Karena kontrak panjang, makanya kami berani investasi besar. Merdeka Walk sudah jadi ikon Medan. Kalau ditanya Preside Jokowi, pasti beliau tahu di mana Merdeka Walk," terangnya.
Wacana pengembalian fungsi Lapangan Merdeka Medan menjadi ruang terbuka hijau, diakui Alamsyah merupakan niat baik dan ia menghargainya. "Cuma ketika berbuat sesuatu pikirkan dampaknya, baik positif dan negatif," terangnya.
Durasi kontrak kerja sama yang disampaikan PT OIM yang sampai 2023 ini berbeda dengan yang diutarakan Wali Kota Medan, Dzulmi Eldin.
Sebelumya, Eldin mengaku kontrak kerja sama itu baru akan berakhir 2031. Maka dari itu ia tidak bisa serta merta menjalankan masukan Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi untuk menutup pusat kuliner di Lapangan Merdeka yang diberi nama Merdeka Walk.
"MoU atau kerja sama dengan pengelola sampai 2031, tidak serta merta bisa ditutup, hargai kerja samanya," kata Eldin, di Medan, Kamis (14/2/2019).
Ia mengungkapkan, dahulu Merdeka Walk adalah lokasi parkir taksi gelap. Selain itu, ada juga kehidupan wanita malam. Sehingga, pemerintah waktu itu berkeinginan untuk menjadikan lokasi tersebut sebagai pusat bisnis hingga akhirnya menjadi MW.
"Memang PAD (pendapatan asli daerah) dari kerjasama itu tidak begitu signifikan. Cuma memang itu untuk penataan lebih baik. Saran dari Pak Gubernur kita terima," imbuhnya.