Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Medan. Struktur pendapatan daerah di APBD dari pos dana transfer yang bersumber dari pemerintah pusat lewat APBN, masih jauh lebih besar dari pos Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal itu terjadi pada struktur pendapatan daerah mayoritas Pemda di Sumatra Utara (Sumut).
Artinya bahwa mayoritas Pemda di Sumut, masih bergantung pada dana transfer. Itu juga menunjukkan arti bahwa Pemda di Sumut belum cukup baik dalam hal kemandirian fiskal.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sumut, Bakhtaruddin, mengatakan antara rasio PAD Pemda di Sumut dengan rasio dana transfer masih banyak terjadi ketimpangan.
Dia menyebutkan daerah di Sumut yang terjadi ketimpangan rasio PAD dan dana transfer, seperti Kabupaten Nias Selatan, Kota Tebingtinggi, Kabupaten Nias Barat, Pakpak Bharat, dan Kota Gunung Sitoli.
"Dan mayoritas Pemda di Sumut begitu, bergantung pada dana transfer," kata Bakhtaruddin dalam Diseminasi Kajian Fiskal Regional yang digelar Kanwil DJPb Sumut, di Aula Kanwil DJPb, Gedung Keuangan Negara Lantai III, Jalan Diponegoro Medan, Kamis (2/5/2019).
Untuk Nisel, sebutnya, rasio PAD cuma 1,77% dengan rasio dana transfer 98,23%. Tebingtinggi rasio PAD 3,07% dengan rasio dana transfer 96,89%. Nias Barat rasio PAD 3,12% dengan rasio dana transfer 96,88%.
"Kemudian Pakpak Bharat rasio PAD 3,26% dengan rasio dana transfer 96,88%, dan Gunung Sitoli rasio PAD 4,31% dengan rasio dana transfer 95,69%," kata Bakhtaruddin.
Bahkan Pemprov Sumut sendiri, sebut Bakhtaruddin, sejauh ini masih bergantung pada dana transfer pusat. Dari total APBD Sumut Rp53,68 triliun, sebesar Rp36,95 triliun atau 68,82% diantaranya dibiayai dana transfer.
"Ketergantungan pada dana transfer memang masih sangat tinggi. Untuk itu kami harapkan Pemda lebih inovatif dan kreatif dalam meningkatkan PAD melalui identifikasi dan ekstensifikasi pajak maupun retribusi daerah, jangan melulu harapkan dana transfer," ucapnya.
Pada kesempatan itu, digelar Fokus Grup Diskusi (FGD) yang dimoderatori Kakanwil DJPb Sumut, Bakhtaruddin. Tampil narasumber antara lain Kepala BPS Sumut, Syech Suhaimi, Regional Economics Kemenkeu Sumut, Wahyu Ario Pratomo, dan Kadiv Pengawasan Bank Indonesia Medan, Yura Djalins.