Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Medan. Persoalan kesejahteraan, khususnya bagi dokter umum, hingga kini masih menjadi masalah yang belum terjawab dalam dunia medis dan profesi kedokteran.
Karenanya, persoalan ini mencuat, ketika Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Perhimpunan Dokter Umum Indonesia (PDUI), Ikatan/Perhimpunan Dokter Kesehatan Kerja (IDKI), dan Perhimpunan Dokter Anti Penuaan, Wellness, Estetik dan Regeneratif (PERDAWERI), menggelar halal bil halal, Sabtu (29/6/2019) malam.
Ketua PDUI Komisariat Medan, dr Rudi Rahmadsyah Sambas berpendapat honor yang ideal bagi seorang dokter ialah tiga kali Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang berlaku dengan memperhatikan 40 jam praktik dalam seminggu. Hal ini juga kata dia, sesuai dengan surat edaran yang dikeluarkan oleh IDI wilayah Jawa Timur bernomor 087/Sek/IDI-WJ/V/2019 pada tanggal 28 Mei 2019.
"Kesejahteraan adalah janji kami saat akan dilantik lalu. Kenapa, kalau dihitung perjamnya (honor) kita sudah flat. Ada yang rata-ratanya Rp 50-60 ribu. Kami merasa itu tidak manusiawi," ungkapnya kepada wartawan.
Untuk itu, Rudi mengaku PDUI berharap, hal tersebut juga dapat diterapkan di Sumut khususnya Medan. Karenanya, ia berharap, ke depan IDI Wilayah di Sumut serta pemerintah khususnya dapat membantu untuk mewujudkannya.
"Sejauh ini kita sudah berkoordinasi dengan IDI wilayah untuk membuat draftnya. Selanjutnya, sesuai rencana kita akan mengajukannya ke IDI sebagai langkah menyikapi surat edaran yang dikeluarkan IDI Jawa Timur," jelasnya.
Menurut Rudi, masalah kesejahteraan ini sangat penting dituntaskan. Apalagi seorang dokter umum sebut dia, merupakan garda terdepan dalam dunia kedokteran.
Akan tetapi, terang dia, dengan minimnya kesejahteraan dokter umum akan membuat dokter umum sulit untuk berkembang. Sebab, seorang dokter, ujar dia harus terus mengupgrade keilmuannya sesuai dengan perkembangan jenis penyakit yang ada.
"Sekarang ini saya melihat dokter itu gaji yang minimalis tapi tanggung jawabnya besar. Jadi rencananya kedepan, selain membuat rumusan untuk diajukan ke IDI, kita juga akan beraudiensi ke Gubernur atau Walikota," terangnya.
Sebelumnya, Rudi juga menyebutkan, halal bil halal yang dilaksanakan ini untuk mensinergikan perhimpunan dokter umum yang ada, yakni PDUI, PERDAWERI, dan juga IKDI di bawah payung IDI. Karena imbuh dia, dokter itu selain garda terdepan juga ada dimana-mana. "Dokter umum itu ada dimana-mana, baik di darat, laut dan udara," pungkasnya.
Sementara itu, salah seorang dokter umum di Medan, dr Bram Natanel Sembiring berpendapat, sedikit menurunnya kedokteran di Indonesia dengan negara luar, terutama Malaysia, Singapura dan Amerika, karena Indonesia kurang mensejahterakan para dokternya.
Akibatnya, sebut dia, para dokter di tanah air, tidak bisa mengupgrade keilmuannya dan juga tidak bisa mengikuti perkembangan kecanggihan dunia medis di negara maju. "Bagaimana dokter kita bisa setara dengan internasional kalau kesejahteraannya tidak terjamin. Ini kan seperti ingin membeli buah bagus dengab harga murah, ini namanya mimpi," ucapnya.