Medanbisnisdaily.com-Medan. Wakil Gubernur Sumatra Utara, Musa Rajekshah, membukaan Musyawarah Daerah (Musda) VI DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) di Hotel Le Polonia, Jalan Sudirman, Medan, Sabtu (2/11/2019).

Ijeck, sapan akrab Musa Rajekshah, menyampaikan jika saat ini Pemprov Sumut menyiapkan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Produk Lokal agar bisa masuk ritel modern.

Tujuan Pergub itu nantinya untuk melindungi dan membangkitkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Sehingga 30 - 40 % produk lokal yang dihasilkan UMKM diharapkan dapat dijual di gerai-gerai ritel modern.

"Kita sedang menyiapkan Pergub tentang produk lokal daerah, dimana produk lokal atau hasil kerajinan masyarakat bisa mengisi dan dijual oleh ritel modern," ujar Ijeck.

Selain itu, kata Wagub, Pemprov Sumut juga akan membuat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pangan. BUMD ini nantinya diharapkan bisa membeli hasil pertanian dan peternakan masyarakat.

BUMD Pangan itu juga untuk mengontrol harganya di pasar, supaya harga hasil pertanian masyarakat bisa stabil dan tidak dijual ke luar Sumut, karena masyarakat masih membutuhkannya.

Apalagi saat ini, sebutnya, Pemprov Sumut sedang fokus membangun desa menata kota. Tentunya seluruh lapisan masyarakat mulai dari petani, peternak, hingga pelaku UMKM haruslah didukung oleh pemerintah.

"Industri UMKM perlu pendampingan dan dukungan pemerintah, kami juga berharap dengan begitu petani dan peternak juga merasakan dampaknya yang signifikan," kata Musa Rajekshah.

Kepada para peserta Musda, Ijeck menyampaikan agar pengusaha tidak hanya menguntungkan diri sendiri, tetapi diharapkan juga dapat memberi kontribusi bagi masyarakat banyak. Pemprov Sumut juga mengharapkan dukungan sinergi dari para pengusaha untuk membangun ekonomi masyarakat Sumut.

Karenanya Ijeck berharap pengurus baru yang terpilih di Musda HIPPI, bisa membuat program kerja yang dapat mensinergikan tujuan pemerintah daerah dan HIPPI. Diharapkan pula, HIPPI dapat memberikan masukan atau apa saja yang perlu dibahas dari sisi kebijakan Pemprov, khususnya di bidang perekonomian.

Ketua Umum DPP HIPPI, Suryani Motik, menyampaikan HIPPI tidak bisa berjalan sendirian. Pemerintah dan organisasi pengusaha seperti HIPPI adalah mitra. Menurutnya dunia usaha sangat bergantung dengan kebijakan yang dibuat pemerintah. Oleh sebab itu, HIPPI harus bekerja sama dengan pemerintah daerah.

Sementara itu, Ketua DPD HIPPI Sumut, Dian Arry Permana Harahap, mengatakan UMKM merupakan ujung tombak pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional. HIPPI menurutnya berkomitmen menciptakan pengusaha lokal yang berintegritas. "Serta punya daya saing dan nilai jual, dan membantu pemerintah dalam penyerapan tenaga kerja," ujar Arry Permana.