Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisisdaily.com - Jakarta - Plt Dirut PT PLN (Persero) mengungkapkan masalah yang menghambat pengembangan megaproyek pembangkit listrik 35 ribu MW. Permasalahannya menurut Sripeni adalah pembebasan lahan.
Sripeni mengaku pihaknya tak bisa sendiri menyelesaikan permasalahan itu. PLN pun kini sedang bekerja sama dengan pihak Kementerian ATR/BPN untuk pembebasan lahan.
"Jadi salah satu masalahnya pembebasan lahan. Makanya, kami juga sudah koordinasi dengan lintas Kementerian dengan ATR untuk tindak lanjuti pembebasan lahan," ungkap Sripeni dalam sebuah diskusi dengan pengusaha smelter di Kantor Ditjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Jumat (20/12/2019).
Menurut data PLN hingga kini program pembangkit listrik 35 ribu MW baru 10% yang selesai komisioning atau 3.491,5 MW. Lalu 57% lainnya hingga kini baru memasuki tahap konstruksi.
Kemudian 27% proyek pembangkit sudah mendapatkan kontrak namun belum dibangun atau sekitar 9.515 MW. Lalu 4% lainnya sedang melakukan pengadaan proyek dengan jumlah 1.453 MW. Sementara itu 2% lainnya atau sekitar 734 MW masih dalam tahap perencanaan.
"Lahan transmisi ini banyak terkendala pembebasan lahan. Mulai buat tapak tower dan pembersihan row," kata Sripeni.
Untuk diketahui, program 35.000 MW yang dikerjakan pemerintah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menopang dan mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi secara nasional, seperti mendorong munculnya pusat-pusat industri baru. Sejatinya, proyek pembangkit listrik 35.000 MW ditarget kelar 2019, namun ternyata tidak tercapai.
Sementara itu, Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jisman Hutajulu mengatakan pertumbuhan konsumsi listrik tidak setinggi proyeksi awal. Sehingga, hal tersebut berdampak pada penyelesaian beberapa pembangkit yang harus diundur.
"Ada pergeseran dan sebagian COD (commercial operation date) 35.000 MW itu bisa di 2028. Disesuaikan dengan pertumbuhan sistem setempat," tuturnya saat dijumpai di kantornya, Selasa (3/7/2019). dtc