 |
|
Medanbisnisdaily.com-Medan. Pemerintah diminta mengklarifikasi pernyataan Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) tentang kemungkinan dana pembangunan Kawasan Danau Toba (KDT) yang akan dialihkan. Pernyataan itu telah membuat heboh masyarakat Sumatra Utara. Demikian dikatakan pemerhati KDT dari Jendela Toba, Mangaliat Simarmata kepada medanbisnisdaily.com, Rabu (5/2/2020).
"Pemerintah harus menjernihkan pernyataan BPODT ini. Karena komitmen negara/pemerintah untuk KDT menjadi destinasi pariwisata yang unggul dan bertaraf internasional sudah lebih dulu ditegaskan presiden dan beberapa menteri di KDT sebelum Pilpres tahun 2019 yang lalu," kata Mangaliat.
Sebaliknya, Mangaliat mempertanyakan posisi BPODT saat menyampaikan pernyataan itu, apakah sebagai representasi pemerintah atau hanya pernyataan pribadi.
Seperti diberitakan sebelumnya, Direktur Pemasaran BPODT Basar Simanjuntak mengatakan, dana sebesar Rp 4 triliun yang pernah dijanjikan Presiden Joko Widodo untuk pengembangan kawasan pariwisata super prioritas Danau Toba terancam ditarik kembali oleh pemerintah pusat. Dialihkan penggunaannya ke wilayah lain di Indonesia. Salah satu penyuebab utamanya terkait persoalan pembebasan lahan yang belum tuntas.
Pasca pernyataan itu, sejumlah bupati di KDT ramai-ramai menampiknya. Antara lain Bupati Samosir, Rapidin Simbolon. Rapidin mengaku sudah berkomunikasi dengan pihak Kementerian PUPR terkait pernyataan Basar Simanjuntak tersebut.
"Saya baru koordinasi dengn Direktorat PKP Cipta Karya, Kementerian PUPR, apa yang dijelaskan Basar Simanjuntak ini tidaklah benar," tandas Rapidin.
Untuk Kabupaten Samosir, papar Rapidin, dari total Rp 4 triliun dana pengembangan pariwisata Danau Toba, yakni untuk proyek revitalisasi Huta Siallagan dan Kampung Ulos Huta Raja. Kedua proyek ini tidak ada masalah.
Kemudian Waterfront City Pangururan dan Menara Pandang Tele saat ini sedang soil test (sordir test) lokasi oleh Tim Kementerian PUPR. Hanya pembangunan Dermaga Tomok dan pasar di Tomok ditunda memfinalkan DED-nya, menunggu kepastian luasan lahan yg bisa dibangun dari Pemkab. "Jadi semua masih in progres," tegasnya.
"Jujur kami sampaikan, tidak akan lebih baik mempublish berita semacam ini," kata Rapidin Simbolon melalui pesan WhatsApp, Selasa (4/2/2020).
Bupati Tapanuli Utara (Taput), Sumatra Utara, Nikson Nababan, juga angkat bicara. Nikson menyampaikan tidak ada kendala dalam pembebasan lahan di kabupaten yang dipimpinnya untuk pengembangan kawasan pariwisata super prioritas Danau Toba yang dicanangkan Presiden Joko Widodo. Hal itu disampaikannya kepada medanbisnisdaily.com, Rabu (5/2/2020) di ruang kerjanya saat diminta tanggapannya atas pernyataan Direktur Pemasaran Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) itu.
"Khusus untuk wilayah Kabupaten Tapanuli Utara (Taput), sama sekali tidak ada kendala pembebasan lahan. Pulau Sibandandang, misalnya, yang masuk menjadi kawasan pariwisata prioritas, tidak ada kendala pembebasan lahan, kawasan lainnya juga sama, tidak ada masalah," katanya.
Terkait dana Rp 4 triliun APBN yang diperuntukkan bagi pengembangan kawasan pariwisata super prioritas Danau Toba akan ditarik pemerintah pusat dan dialihkan ke daerah lain, Bupati Taput berpendapat agar dana itu diserahkan ke kabupaten di kawasan Danau Toba berdasarkan prioritas pembangunannya. "Serahkan saja ke masing-masing kabupaten untuk pembangunannya," ucapnya lagi.
