Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Samosir. DPRD Samosir menerima Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPj) Bupati Samosir Tahun Anggaran 2019 dalam sidang paripurna yang berakhir Jumat malam (19/6/2020). Ada 108 poin rekomendasi disampaikan DPRD sebelum LKPj tersebut diterima.
Rapat paripurna dibuka Ketua DPRD Samosir, Saut Martua Tamba, didampingi Wakil Ketua DPRD Nasib Simbolon, dihadiri Bupati Rapidin Simbolon, dan pimpinan OPD. Fraksi Nasdem melalui juru bicaranya, Pantas Maroha Sinaga menyampaikan saran ke Bupati agar jangan hanya bagi-bagi sembako untuk pencitraan, kerja untuk pembebasan jalan nasional punya masa jenjang waktu.
Pantas Sinaga mengingatkan Bupati untuk fokus pada pelayanan umum dan menyoroti lemahnya kinerja para OPD sesuai fungsi tugasnya, serta banyaknya kejanggalan-kejanggalan kegiatan ditemukan di lapangan.
Fraksi Nasdem menyampaikan 108 saran untuk dikerjakan Bupati, di antaranya penggabungan Dinas Ketahanan Pangan (Ketapang) ke Dinas Pertanian yang bertujuan untuk memaksimalkan kinerja dinas tersebut memajukan pertanian Samosir.
“Selama ini sulit menentukan yang mana kinerja Dinas Ketapang dan Dinas Pertanian. Hal ini juga terjadi di tengah masyarakat petani dalam mendapat pelayanan di bidang pertanian,” kata Pantas Sinaga.
Demikian juga yang terjadi pada guru di Kabupaten Samosir dialihtugaskan menjadi pejabat birokrasi, sehingga kekurangan tenaga pengajar dan rendahnya daya saing pendidikan dengan daerah lain. Serta pembangunan (Pamsimas) yang pembangunannya dimulai 2017 sampai 2019, ditemukan ada 46 titik proyek Pamsimas ini tidak berfungsi.
Hal senada juga disampaikan Fraksi PKB yang dibacakan Noni Sulvia Situmorang, yang mengkritisi kinerja Bupati Samosir menjelang pilkada ini, agar para ASN jangan ikut campur dalam politik Pilkada ini dan menyarankan kepada Bupati untuk menekankan para ASN lebih fokus memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Serta dalam kunjungan kerja di lapangan bahwa ditemukan adanya proyek amburadul dari Dinas Pariwisata Kabupaten Samosir bernilai Rp 6,9 miliar yang mengakibatkan pembangunan mubazir dan terlantar.
“Temuan di lapangan kegiatan itu tidak berfungsi seperti kamar mandi tidak ada airnya, restoran telah mengalami bocor-bocor, jalan setapak telah rusak, demikian juga dengan Dinas Sosial tidak valid dengan data selama ini,” kata Noni Sulvia Situmorang.
Bupati Rapidin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pimpinan dan anggota DPRD yang dalam masa pandemi Covid-19 dan memasuki tahapan normal baru ini dapat menyelesaikan seluruh rangkaian pembahasan LKPj dan tetap menjalankan protokol kesehatan.
Ia juga sangat mengapresiasi dan menghargai seluruh rekomendasi dewan, yang kemudian akan menjadi bahan penyusunan perencanaan dan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya serta dasar penyusunan strategis.