Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Medan. Disetujuinya Ranperda Kawasan Hutan oleh DPRD Sumut dan ditetapkannya Danau Toba menjadi tujuan wisata superprioritas oleh Presiden Jokowi, harus memacu semangat dan kreativitas Pemerintah Provinsi Sumatra Utara (Pemprovsu) untuk mengembangkan kawasan hutan menjadi kawasan wisata hutan yang terintegrasi.
Hal itu disampaikan Sekretaris Komisi B DPRD Sumut Ahmad Hadian saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan BP2LHK Aek Nauli, BKSDA Sumatera Utara dan Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser, di gedung DPRD Sumut Jalan Imam Bonjol Medan, Senin (8/2/2021)
Hadian meminta ketiga lembaga yang merupakan perpanjangan tangan Kementerian Lingkungan Hidup ini lebih serius dan meningkatkan kerja sama lintas sektoral dengan Badan Otorita Danau Toba, Pemprovsu dan Pemkab yang berada di sekitar Danau Toba, juga dengan pihak swasta. Hadian meminta Pemprovsu dalam hal ini Dinas Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pariwisata jemput bola dan segera berkoordinasi dengan kedua lembaga nasional ini.
"Manfaatkan keberadaan lembaga-lembaga terkait yang ada, juga pihak swasta agar semua pihak bekerja sama secara sinergis menciptakan kawasan sekitar Danau Toba ini menjadi tujuan wisata unggulan, sehingga wisatawan yang ingin berkunjung ke Danau Toba juga bisa menikmati alam sekitarnya dalam bentuk dan fasilitas wisata yang berbeda," kata Hadian.
Di sekitar Danau Toba saat ini, sambung Hadian, ada kawasan yang dikhususkan untuk konservasi kera di Sibaganding dan juga di Kampus Kehutanan Aek Nauli ada konservasi gajah dan camping ground. Di samping itu kawasan hutannya juga menyimpan aset ekonomi yang potensial. Di antaranya hutan yang menghasilkan kemenyan mencapai 40 ribu ton per tahun (menurut sumber BP2LHK). Potensi ini semua adalah aset yang sangat besar bagi Sumut untuk meningkatkan PAD. Tinggal keseriusan dan koordinasinya saja yang harus ditingkatkan, kata Hadian.