Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com - Medan. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sumatra Utara (Sumut) meminta BPJS Kesehatan dilibatkan dalam pelaksanaan vaksinasi. Hal itu dinilai akan sangat membantu dan memudahkan vaksinasi terutama untuk pekerja dan keluarganya.
"Sejauh ini kita melihat BPJS Kesehatan tidak ada dilibatkan. Kenapa? Padahal jika dilibatkan, pekerja akan bisa mendapatkan vaksinasi dengan lebih cepat. Karena kan pekerja dan keluarganya sudah masuk BPJS. Nah, soal bagaimana prosedur dan pembayarannya, bisa dicari solusi terbaik. Tapi tujuan utama yakni vaksinasi, sudah terlaksana," kata Sekretaris Apindo Sumut, Laksamana Adyaksa, Selasa (25/5/2021).
Laks, sapaan akrab Laksamana, mengatakan, hal ini karena tidak semua pengusaha mampu untuk membeli vaksin gotong royong. Sementara banyak pekerja yang sudah butuh vaksinasi terutama yang bergerak di bidang pangan.
Seperti diketahui, vaksin Gotong Royong merupakan salah satu program vaksinasi yang tak dibiayai pemerintah. Biaya akan ditanggung perusahaan. Per 18 Mei 2021, pemerintah sudah menetapkan besaran harga vaksinasi gotong royong, yakni Rp 879.140 per orang untuk dua kali vaksin. Harga tersebut berdasar perhitungan harga per dosis vaksin Rp 321.660 ditambah tarif maksimal pelayanan vaksinasi Rp 117.910 per dosis.
Dikatakan Laks, meski sudah ada vaksin Gotong Royong seharusnya tidak menghilangkan hak pekerja untuk mendapatkan vaksin gratis. Karena menurutnya, sektor usaha harus menjadi prioritas untuk vaksin.
"Sampai sekarang yang mendapatkan vaksin masih sangat sedikit kan. Untuk vaksin Gotong Royong di Sumut bahkan belum ada yang pasti. Makanya tidak boleh juga harus terpaku pada vaksin Gotong Royong. Karena saya bilang tadi, tidak semua mampu membayar-nya. Makanya harus dipikirkan bagaimana melibatkan BPJS Kesehatan," kata Laks.
Untuk saat ini, kata Laks, sektor usaha memang hanya menerapkan protokol kesehatan (proves) lebih ketat terutama pada industri-industri pangan dan kesehatan. Bahkan sejak adanya penambahan kasus positif pasca libur Lebaran, perusahaan melakukan rapid antigen seminggu sekali. Meski menambah cost, namun hal itu wajib dilakukan untuk menghindari paparan virus Corona terhadap pekerja.