Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com - Beijing - China memperingatkan empat negara yang menyatakan memboikot secara diplomatik pelaksanaan Olimpiade Musim Dingin di Beijing tahun depan. China menegaskan akan ada konsekuensi untuk keempat negara tersebut.
Seperti dilansir AFP, Kamis (9/12/2021), Amerika Serikat (AS) pada awal pekan ini mengumumkan keputusannya memboikot secara diplomatik Olimpiade Beijing, yang berarti negara ini tidak akan mengirimkan para pejabat pemerintahannya ke acara internasional tersebut.
AS menyebut pelanggaran hak asasi manusia (HAM) oleh China yang meluas dan apa yang disebutnya sebagai 'genosida' terhadap warga minoritas Muslim Uighur di Xinjiang sebagai alasan di balik pemboikotan secara diplomatik itu.
Australia, Inggris dan Kanada mengikuti langkah AS tersebut yang semakin memicu ketegangan diplomatik dengan China. Pemboikotan secara diplomatik berarti negara-negara itu tidak mengirimkan pejabat pemerintahannya, namun tetap mengirimkan atletnya untuk bertanding.
Langkah tersebut memicu kemarahan China, yang pada Kamis (9/12) waktu setempat mengisyaratkan adanya langkah balasan untuk keempat negara itu.
"Penggunaan platform Olimpiade untuk manipulasi politik oleh AS, Australia, Inggris dan Kanada merupakan langkah tidak populer dan mengisolasi diri sendiri, dan mereka pasti akan membayar harga untuk kesalahan mereka," tegas juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Wang Wenbin, kepada wartawan.
Kelompok-kelompok advokasi mendukung boikot diplomatik itu, dengan Direktur Human Rights Watch wilayah China, Sophie Richardson, menyebutnya sebagai 'langkah penting untuk menantang kejahatan kemanusiaan pemerintah China yang menargetkan Uighur dan komunitas berbahasa Turki lainnya'.
Para pegiat HAM menyebut setidaknya 1 juta warga Uighur dan komunitas berbahasa Turki lainnya, yang sebagian besar minoritas Muslim, dipenjara di 'kamp re-edukasi' yang ada di Xinjiang, di mana China juga dituduh melakukan sterilisasi paksa terhadap wanita setempat dan memberlakukan sistem kerja paksa.
Otoritas China berdalih menyebut kamp-kamp itu sebagai pusat pelatihan kejuruan yang bertujuan mengurangi ekstremisme keagamaan.
Presiden Komisi Olimpiade Internasional, Thomas Bach, menyatakan dirinya tetap netral secara politik terkait persoalan ini. Namun dia bersikeras menyatakan bahwa poin pentingnya adalah 'partisipasi para atlet dalam Olimpiade'. dtc