Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Jakarta. Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Anwar Abbas turut berkomentar soal gaya hidup mewah pejabat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang sedang disorot masyarakat. Menurutnya gaya hidup mewah itu tidak hanya terjadi pada pejabat Kemenkeu saja.
"Pola hidup mewah ini tidak hanya terlihat pada institusi Kementerian Keuangan saja, tapi juga pada kementerian, badan dan lembaga lain di mana para pejabat dan keluarganya tampak hidup bergelimang harta dan kemewahan sehingga telah mengusik asas kepatutan dan kepantasan," kata Anwar Abbas dalam keterangan tertulis, Senin (27/2/2023).
Gaya hidup mewah pejabat Kemenkeu disorot buntut kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak dari salah satu pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terhadap David, anak dari pengurus pusat GP Ansor.
Tersangka penganiayaan bernama Mario Dandy Satrio sering pamer harta di sosial media seputar mobil dan motor mewah mulai dari Rubicon hingga Harley Davidson. Dia adalah anak dari Rafael Alun Trisambodo, yang telah dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Bagian Umum di Kanwil DJP Jakarta Selatan II.
Gaya hidup mewah di lingkungan Kemenkeu masih menjadi sorotan. Sampai diketahui ternyata banyak di dalamnya yang memiliki motor gede, bahkan ada komunitasnya bernama Belasting Rijder yang sudah diminta dibubarkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Menurut Anwar Abbas, mustahil seorang pejabat dengan gaji resmi yang diperoleh setiap bulannya dapat hidup bergelimang harta. Kecuali, jika mereka memiliki bisnis sampingan dengan omzet yang besar atau mendapatkan harta warisan.
"Kalau tidak, maka besar kemungkinan hal tersebut mereka peroleh melalui praktik korupsi dan atau penyalahgunaan jabatan," tutur Anwar Abbas yang juga Wakil Ketua MUI.
Melihat kondisi ini Indonesia disebut sedang berada dalam keadaan darurat korupsi. Pasalnya, tren gaya hidup mewah di kalangan pejabat sudah menyebar dari level paling atas hingga jabatan level bawah.
Tak hanya lembaga eksekutif, kata Anwar Abbas, lembaga legislatif dan yudikatif pun juga memiliki tren gaya hidup mewah. Jika hal itu dibiarkan, dinilai akan merusak citra pemerintah dan memancing kemarahan rakyat.
"Bila hal ini tidak bisa segera diatasi tentu akan bisa merusak citra pemerintah dan memancing kemarahan rakyat sehingga tidak mustahil hal demikian akan mendorong terjadinya reformasi jilid dua," imbuhnya.
Untuk itu, Anwar Abbas berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) dapat segera menyatakan perang melawan korupsi. Hal ini supaya tercipta pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
"Kita harapkan presiden agar secara resmi menyatakan perang melawan korupsi, supaya tercipta pemerintahan yang benar-benar bersih dan berwibawa sesuai dengan yang kita harapkan bersama," tandasnya.(dtf)