Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Tapanuli Tengah. Dua kubu kelompok masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) rencananya akan menggelar demonstrasi di Kantor DPRD dan Bupati Tapteng, di Pandan, pada Rabu (27/12/2023). Kedua kubu adalah Gerakan Lintas Pemuda Ormas Mahasiswa dan Masyarakat Tapteng, dan Aliansi Pemuda dan Masyarakat Tapanuli Tengah Berdaulat.
Akdinal Akbar selaku koordinator aksi dari kubu Gerakan Lintas Pemuda Ormas Mahasiswa dan Masyarakat Tapteng, menjelaskan, mereka akan mengerahkan 10.000 orang dalam demo tersebut.
"Tujuan aksi kita ke Kantor Bupati dan Kantor DPRD Tapteng. Jumlah massa lebih kurang 10 ribu orang, terdiri dari berbagai organisasi keagamaan, kemahasiswaan, beserta antusias masyarakat Tapanuli Tengah,” kata Akdinal Akbar dikonfirmasi medanbisnisdaily.com, Selasa (26/12/2023).
Akdinal akbar menjelaskan, dasar pelaksanaan aksi damai tersebut sebagaimana diatur pada Pasal 10 UU 9/1998, tentang penyampaian pendapat di muka umum.
“Tuntutan yang akan kita sampaikan. Pertama, menuntut Pj Bupati Tapteng Sugeng Riyanta agar bekerja sesuai dengan tugas dan wewenangnya dan tidak bertindak seperti jaksa,” kata Akdinal Akbar.
Kemudian tuntutan yang kedua, meminta Pj Bupati Tapteng Sugeng Riyanta tidak arogan dengan mengancam Aparatur Sipil Negera (ASN) di Kabupaten Tapteng.
Sedangkan Raju Firmanda Hutagalung dari kubu Aliansi Pemuda dan Masyarakat Tapanuli Tengah Berdaulat, menegaskan, demo yang mereka gelar adalah untuk mendukung Pj Bupati Tapteng, Sugeng Riyanta dalam melaksanakan tugasnya.
"Poin penting yang ingin kita sampaikan, yakni memberikan dukungan kepada Pj Bupati Tapteng, Sugeng Riyanta dalam melaksanakan tugasnya,” kata Raju Firmanda Hutagalung.
Poin kedua, meminta proses percepatan hukum atas kasus dugaan korupsi yang melibatkan oknum mantan Kepala Dinas Kesehatan Tapteng terkait pemotongan dana BOK dan Jaspel Nakes.
“Poin selanjutnya, kita ingin memintai keterangan kepada anggota DPRD terhadap defisit anggaran sebesar Rp 43 miliar di Kabupaten Tapanuli Tengah,” kata Raju Firmanda Hutagalung.
Sebagai penanggung jawab aksi, Raju Firmanda Hutagalung juga memastikan, aksi yang akan mereka gelar dengan jumlah massa kurang lebih 2.000-an orang akan berlangsung dengan baik.
Imbauan Pj Bupati Tapteng
Menyikapi rencana aksi demonstrasi itu, Pj Bupati Tapteng, Sugeng Riyanta mengeluarkan imbauan.
“Mencermati dinamika pemerintahan dan politik Kabupaten Tapteng terkini, saya selaku Pj bupati mengajak semua elemen masyarakat, ASN, Toga (tokoh agama), Toma (tokoh masyarakat), tokoh pemuda, elite politik, cendekiawan dan LSM untuk tetap tenang, sabar dan tetap menjaga suasana rukun damai,” tulis Sugeng Riyanta diterima medanbisnisdaily.com, Selasa siang.
BACA JUGA: Kasus Pungli BOK dan Jaspel Nakes, Pj Bupati Tapteng Copot Kadis Kesehatan
Pj Bupati Sugeng Riyanta mengajak warganya untuk bersama-sama menahan diri, menjaga iklim Tapteng tetap kondusif, aman, damai dan rukun.
“Jauhkan sikap saling konfrontatif. Semua masalah yang muncul mari kita sikapi dengan arif dan bijaksana, dan mari kita selesaikan melalui koridor hukum,” kata mantan Wakajati Bangka Belitung itu.
Sugeng Riyanta juga mengajak warganya untuk bersama-sama berdoa memohon pertolongan Allah SWT agar Kabupaten Tapteng tetap sejuk.
Jangan sampai ada konflik di antara elemen masyarakat, karena hal ini justru akan merugikan Kabupaten Tapteng dan masyarakat itu sendiri.
Khusus kepada jajaran OPD, Camat, Kades, Guru dan jajaran ASN lainnya untuk tetap bekerja profesional, senantiasa bersikap jujur, menjaga integritas dan mengedepankan pelayanan publik yang prima.
“Saya mohon semua untuk menjaga diri, tidak perlu terlibat aktif dalam kegiatan politik praktis dan dukung mendukung kepentingan golongan tertentu,” katanya.
Dia juga meminta para ASN dan Kades tidak perlu turut aksi demo tersebut, tidak perlu mengerahkan massa untuk ikut demo.
“Semuanya agar menahan diri dan tetap bekerja seperti biasa, jangan sampai pelayanan kepada masyarakat terganggu,” katanya.
Diberitakan sebelumnya, politikus senior yang juga tokoh masyarakat Sumatra Utara, Sahlul Umur Situmeang meminta kepada pihak kepolisian untuk tidak memberikan izin aksi demonstrasi selama perayaan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 di Kabupaten Tapanuli Tengah.
Menurut Sahlul Umur Situmeang, pernyataannya tersebut menyikapi perkembangan informasi dan situasi yang semakin memanas di Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) kurun waktu belakangan ini.
BACA JUGA: Pj Bupati Tapteng Sugeng Riyanta Pimpin Tim Pemeriksa Usut Dugaan Pungli BOK dan Jaspel Nakes
“Saya dapat info, akan ada aksi demo sejumlah elemen masyarakat di Kantor DPRD dan Kantor Bupati Tapteng, pada 27 dan 28 Desember 2023. Bahkan, surat pemberitahuan aksi (SPA)-nya sudah beredar di media sosial facebook,” kata Sahlul Umur Situmeang dalam keterangan tertulis diterima medanbisnisdaily.com, Senin (25/12/2023).
Dia berharap, sebaiknya Kapolres Tapteng tidak memberikan izin untuk aksi demonstrasi selama berlangsungnya perayaan Natal dan Tahun Baru di Tapteng.
“Itulah harapan kita. Karena kita harus saling menghormati saudara kita umat Kristiani yang saat ini sedang merayakan hari besar keagamaannya,” katanya.
Terkait hal itu, Kapolres Tapteng, AKBP Basa Emden Banjarnahor, mengatakan, menurut undang-undang, izin tidak diberikan apabila aksi penyampaian pendapat di muka umum dilaksanakan pada hari raya atau hari besar.
“Selamat sore Pak. Menurut UU, izin tidak diberikan apabila dilaksanakan di hari raya besar Pak,” tulis Kapolres Tapteng, AKBP Basa Emden Banjarnahor menjawab konfirmasi medanbisnisdaily.com, Senin sore (25/12/2023).