Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Dairi. Pemerhati lingkungan yang juga Kepala Divisi Advokasi PETRASA Dairi, Duat Sihombing menanggapi debat Cawapres yang mengangkat tema pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, serta masyarakat adat dan desa yang berlangsung pada, Minggu (21/1/2024).
Disebutkannya, ketiga Cawapres baik itu paslon 01, 02 dan 03 memberikan jawaban yang normatif. Mereka tidak membahas secara lugas, dan semuanya mengambang.
Misalnya seperti masalah masyarakat adat. Isu ini kan sudah lama, dimana masyarkat adat berkonflik dengan pihak perusahaan. Sampai sekarang justru bukan menurun konfliknya, tapi malah meningkat.
"Saya tidak melihat ada upaya dari ketiga Cawapres memberikan jawaban yang lugas," kata Duat, Selasa (23/1/2024) kepada media.
Kemudian soal agraria, ada Paslon yang membanggakan soal pembagian sertifikat. Padahal reformasi agraria itu buka hanya soal sertifikat, tetapi redistribusi tanah kepada masyarakat yang adil dan merata.
"Dalam undang-undang agraria di negara kita, kalau yang namanya petani itu sedikitnya harus punya tanah 2 hektar," ujar Duat.
Sekarang ini penguasaan tanah di Indonesia sangat timpang. Ada tanah yang sangat luas di kuasai oleh satu orang, sementara masyarakat petani tidak memiliki tanah.
"Nah disitu kita juga tidak melihat upaya yang kongkrit dari reformasi agraria itu. Kalau hanya pembagian sertifikat, itukan tanah yang sudah ada di sertifikat kan," sebutnya.
Begitu juga soal bank tanah, ini juga menjadi pertanyaan besar. Ketika tanah itu di masukkan ke bank tanah, jangan-jangan itu akan diberikan kepada pengusaha- pengusaha besar nantinya.
"Apalagi hal itu ada didalam undang-undang omnibus law yang saat ini sangat kita ragukan. Apakah berpihak kepada rakyat atau pengusaha," bebernya.
Masalah lingkungan juga normatif sekali, tidak ada sesuatu yang bisa dilihat kedepan. Apakah calon presiden-Wakil presiden punya kepedulian kepada lingkungan.
Masalah tambang misalnya, ada salah satu Paslon menyebutkan cabut aja IUP nya. Kalau masalah itu, perjuangan PETRASA dan YDPK terhadap tambang PT. DPM kenapa tidak dicabut saja izin mereka.
Dalam debat Cawapres itu terkonfirmasi bahwa memang tambang-tambang di Indonesia di kuasai oleh mafia. Bahkan salah satu calon menyatakan bahwa tidak segampang itu mencabut IUP.
"Ada mafia, dan segala macamnya yang menguasai tambang kita. Bahkan ada masalah yang sudah di putuskan Mahkamah Agung, tapi itu tidak bisa di eksekusi, " tegasnya.
Bahkan, Menko Polhukam Mahfud MD juga tidak mampu menyelesaikan permasalahan mafia-mafia yang ada di Indonesia.
"Mahfud MD menyebutkan mafia-mafia ini adalah kelompok-kelompoknya yang tidak mudah untuk diatasi," terangnya.
Duat pun berharap, agar didebat berikutnya isu-isu terkait masyarakat adat, lingkungan, dan desa itu kembali di gali lebih dalam lagi.
"Isu-isu itu menurut kita yang paling banyak menyentuh ke masyarakat," tandasnya.