| Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |

Medanbisnisdaily.com - Medan. Peringatan May Day atau Hari Buruh Internasional 1 Mei 2025, ditandai dengan aksi buruh dan pekerja Sumatera Utara di depan Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Medan, Kamis (1/5/2025).
Para buruh tersebut dari kelompok Komite Eksekutif Partai Buruh dan Elemen Serikat Pekerja Serikat Buruh di Sumatera Utara.
Salah satu poin tuntutannya adalah mendesak pemerintah, khususnya Gubernur Sumut Bobby Nasution, untuk mewujudkan perumahan murah layak huni bagi kaum buruh di Sumut.
Ratusan buruh melakukan aksinya Kamis siang dengan tertib. Mereka membagikan bunga kepada aparat kepolisian yang berjaga dan juga membawa sejumlah poster tuntutan.
Di antaranya poster bertuliskan May Day 2025, Lindungi buruh dalam UU Ketenagakerjaan. Gubsu Bobby harus wujudkan perumahan murah dan layak huni.
Buruh mendesak Pemprov Sumut membentuk Satuan Tugas (Satgas) PHK. "Hapus outsourcing, sahkan RUU pekerja rumah tangga, antisipasi PHK massal dan bentuk satgas PHK," jelasnya.
Meski di hari yang sama para buruh lainnya berkumpul di Gedung Serbaguna Pemprov Sumut merayakan May Day 2025, namun buruh yang aksi di depan Kantor Gubernur Sumut memilih tidak menghadirinya.
Orator massa, pun berteriak, akan menunggu Bobby Nasution untuk menemui mereka. "Saat ini Pemprov mengadakan kegiatan ceremony hari buruh, kami tidak ingin itu. Kami akan tunggu Bobby menemui kami," jelas seorang orator lewat pengeras suara.
Soal perumahan murah layak huni, ujar Ketua Exco Partai Buruh Sumut, Willy Agus Utomo, dalam aksi itu, harus direalisasikan Gubernur Sumut Bobby Nasution. Sebab hal itu merupakan janji politiknya.
"Salah satu tuntutan yang kami usung adalah kesejahteraan buruh dengan merealisasikan perumahan layak dan murah bagi buruh di Sumut dan juga melindungi hak buruh dalam UU Ketenagakerjaan yang baru," ucapnya.
Willy mengatakan, peringatan hari buruh yang diperingati pada hari tersebut, diharapkan jangan dilakukan secara seremonial saja, tetapi juga harus memperhatikan kesejahteraan buruh kedepan.
"Program perumahan layak huni bagi buruh harus dilakukan segera, karena hampir 80 persen para buruh yang belum juga memiliki rumah," ujar Willy.
Dirinya ingin Gubsu Bobby Nasution bisa mendengar dan peka terhadap apa yang dirinya tuntut, atas kondisi profesinya yang masih jauh dari kata sejahtera.
"Ini disebabkan karena upah buruh Sumut yang masih dibawah rata-rata dibandingkan dengan daerah lain, kalau daerah lain UMK sudah 5 jutaan, tapi di Sumut masih 3,2 juta," ucapnya.
Berdasarkan pantauan wartawan, tidak ada seorang pun pejabat di lingkungan Pemprov Sumut menanggapi aksi buruh

