DI TENGAH masalah perubahan iklim, kerusakan sumber daya alam, dan meningkatnya kebutuhan akan keberlanjutan ekonomi, akuntansi lingkungan menjadi suatu keharusan yang tidak dapat ditunda.

Selama ini, sistem akuntansi tradisional sering kali terfokus pada pencatatan transaksi keuangan tanpa mempertimbangkan biaya sosial dan lingkungan dari setiap aktivitas ekonomi yang terjadi. Padahal, kegiatan industri yang mengakibatkan polusi, pembuangan limbah, atau pengambilan sumber daya sebenarnya menimbulkan biaya yang tidak terlihat (hidden cost) yang harus ditanggung oleh masyarakat dan pemerintah.

Dalam hal ini, pemerintah berperan penting dalam merancang kebijakan yang mendorong penerapan dan implementasi akuntansi lingkungan, baik di sektor publik maupun swasta.

Melalui regulasi, kebijakan fiskal, dan lembaga yang ada, kebijakan pemerintah berfungsi sebagai penghubung antara nilai ekonomi dan nilai lingkungan.

Tulisan ini menegaskan bahwa keberhasilan penerapan akuntansi lingkungan di Indonesia sangat dipengaruhi oleh kolaborasi antara regulasi, insentif, dan penguatan kapasitas lembaga, bukan hanya berdasarkan kesadaran etis.

Kebijakan Pemerintah sebagai Struktur Institusi
Implementasi akuntansi lingkungan tidak terpisahkan dari kerangka hukum serta kebijakan yang berlaku di tingkat nasional. Di Indonesia, kebijakan telah menunjukkan arah yang cukup jelas dengan adanya sejumlah regulasi yang menyediakan dasar hukum untuk mengintegrasikan biaya lingkungan ke dalam laporan keuangan.

Pertama, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) bertindak sebagai pilar utama.

Undang-undang ini memperkenalkan instrumen ekonomi lingkungan, seperti pajak serta insentif dan disinsentif bagi pelaku usaha yang berpotensi merusak lingkungan.

Regulasi ini secara tidak langsung meminta perusahaan serta instansi pemerintah untuk mempertimbangkan biaya eksternalitas lingkungan, yang menjadi fokus utama akuntansi lingkungan.

Kedua, Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, khususnya Pasal 74, mengharuskan perusahaan yang berhubungan dengan sumber daya alam menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Laporan Corporate Social Responsibility (CSR) yang diwajibkan undang-undang ini pada dasarnya memberikan ruang untuk mencatat biaya lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab perusahaan.

Ketiga, Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 51/POJK.03/2017 memperkuat kewajiban pelaporan keberlanjutan bagi lembaga keuangan, penerbit, dan perusahaan terbuka.

Regulasi ini menjadi langkah krusial dalam pengakuan akuntansi lingkungan karena mengubah cara pandang pelaporan dari sekadar kepatuhan menjadi penciptaan nilai.

Selain itu, kebijakan Program PROPER (Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan) yang dijalankan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memberikan dorongan positif kepada perusahaan untuk mengintegrasikan biaya lingkungan ke dalam rencana bisnis.

Penggabungan Akuntansi Lingkungan dalam Sistem Keuangan dan Pemerintahan
Di sektor publik, keberadaan akuntansi lingkungan mulai diimplementasikan melalui program Green Budgeting dan Green Accounting dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Kementerian Keuangan melalui Climate Budget Tagging telah memetakan distribusi anggaran yang mendukung mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Namun, langkah ini masih sebatas identifikasi program dan belum mencakup pencatatan nilai ekonomi dari konsekuensi lingkungan secara menyeluruh.

Sebagai contoh, biaya rehabilitasi hutan, pemulihan kawasan pesisir, atau pengelolaan sumber air belum dicatat dalam laporan keuangan negara sebagai aset lingkungan bernilai ekonomi jangka panjang.

Penerapan akuntansi lingkungan dalam sistem keuangan publik dapat memberikan keuntungan nyata, yakni meningkatkan akuntabilitas fiskal terhadap pemanfaatan sumber daya alam, mendorong efisiensi kebijakan melalui evaluasi biaya dan manfaat lingkungan dari setiap proyek pemerintah dan menciptakan transparansi bagi masyarakat terkait komitmen pemerintah dalam menjaga keberlanjutan.

Oleh karena itu, kebijakan implementasi akuntansi lingkungan di sektor pemerintahan seharusnya tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi alat manajerial dalam pengambilan keputusan berbasis keberlanjutan.

Instrumen Fiskal sebagai Penggerak
Pemerintah memiliki kemampuan memperkuat penerapan akuntansi lingkungan melalui instrumen fiskal yang berorientasi pada prinsip ekonomi lingkungan. Beberapa strategi yang telah dan dapat diimplementasikan antara lain:

Pajak hijau dan disinsentif lingkungan. Pengenaan pajak karbon dan biaya pencemaran mendorong perusahaan menghitung serta mengurangi emisi. Ketika biaya ini tercermin dalam sistem akuntansi, akuntansi lingkungan menjadi bagian dari strategi pengendalian biaya.

Insentif pajak bagi industri ramah lingkungan. Pemerintah dapat memberikan pengurangan pajak atau kemudahan investasi bagi perusahaan yang menggunakan teknologi hijau. Insentif ini mendorong perusahaan menerapkan sistem akuntansi yang mampu mengidentifikasi manfaat ekonomi dari investasi berkelanjutan.

Pembiayaan hijau dan investasi berkelanjutan. Untuk memperoleh pembiayaan hijau, perusahaan perlu menyajikan laporan yang mencerminkan nilai lingkungan dalam struktur akuntansinya.

Instrumen fiskal tersebut tidak hanya memberi tekanan, tetapi juga menciptakan logika ekonomi baru bahwa menjaga lingkungan adalah bagian dari efisiensi biaya dan keberlangsungan bisnis.

Tantangan Pelaksanaan
Walaupun kebijakan telah tersedia, implementasi akuntansi lingkungan masih menghadapi beberapa kendala mendasar sebagai berikut:

Belum adanya standar akuntansi yang spesifik. Hingga saat ini, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) belum mengatur secara khusus akuntansi lingkungan.

Beberapa PSAK hanya menyinggung isu ini secara terbatas, seperti PSAK 57 (provisi dan liabilitas kontinjensi), PSAK 16 (aset tetap), dan PSAK 33 (aktivitas pertambangan).

Tantangan pengukuran dan penilaian. Akuntansi lingkungan memerlukan pengukuran dampak yang tidak selalu dapat dinilai secara finansial langsung, seperti emisi karbon, kualitas air, dan keanekaragaman hayati.

Keterbatasan sumber daya manusia. Tidak semua akuntan memiliki pemahaman tentang keberlanjutan dan pengelolaan lingkungan, terutama di UMKM dan pemerintah daerah.

Ketidakseimbangan antara regulasi dan praktik bisnis. Sebagian pelaku usaha masih memandang biaya lingkungan sebagai beban tambahan, bukan investasi jangka panjang.

Strategi Implementatif
Agar kebijakan dapat berjalan efektif, diperlukan pendekatan praktis sebagai berikut:

• Penyusunan Standar Nasional Akuntansi Lingkungan melalui IAI dan KLHK dengan merujuk praktik internasional seperti ISO 14051 (Material Flow Cost Accounting).
• Integrasi dalam Sistem Akuntansi Pemerintah, termasuk modifikasi SAKIP agar memuat akun hijau seperti biaya rehabilitasi dan nilai jasa ekosistem.
• Pelatihan dan sertifikasi akuntan lingkungan guna membangun kompetensi ekonomi hijau.
• Insentif pelaporan hijau bagi perusahaan yang konsisten menerapkan Environmental Management Accounting (EMA).
• Digitalisasi dan integrasi data lingkungan melalui pemanfaatan teknologi, sensor emisi, dan blockchain untuk pelacakan jejak karbon.

Kesimpulan
Implementasi akuntansi lingkungan di Indonesia bukan sekadar inovasi teknis dalam pencatatan, melainkan perubahan paradigma ekonomi: dari orientasi keuntungan finansial menuju nilai keberlanjutan jangka panjang.

BACA JUGA: Anggaran Menyempit, Akuntansi Jadi Penentu Arah Kebijakan Negara

Pemerintah telah menyediakan kerangka hukum melalui UU PPLH, UU Perseroan Terbatas, regulasi OJK, dan inisiatif anggaran hijau. Namun, tanpa standar, insentif, dan peningkatan kapasitas, kebijakan tersebut sulit berjalan efektif.

Ke depan, akuntansi lingkungan harus menjadi bagian dari reformasi sistem akuntansi nasional yang mengintegrasikan nilai ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Dengan demikian, Indonesia dapat mewujudkan tata kelola ekonomi yang akuntabel sekaligus berkelanjutan, di mana pertumbuhan ekonomi berjalan seiring dengan kelestarian alam.

====
Penulis Dosen Tetap Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas HKBP Nommensen
====
medanbisnisdaily.com menerima tulisan (opini/artikel) terkait isu-isu aktual masalah ekonomi, politik, hukum, budaya dan lainnya. Tulisan hendaknya ORISINAL, belum pernah dimuat dan TIDAK DIKIRIM ke media lain, disertai dengan lampiran identitas (KTP/SIM), foto (minimal 700 px dalam format JPEG/posisi lanskap), data diri singkat (dicantumkan di akhir tulisan), nama akun FB dan No HP/WA. Panjang tulisan 4.500-5.500 karakter. Tulisan tidak dikirim dalam bentuk lampiran email, namun langsung dimuat di badan email. Redaksi berhak mengubah judul dan sebagian isi tanpa mengubah makna. Isi artikel sepenuhnya tanggung jawab penulis. Kirimkan tulisan Anda ke: [email protected]. Silahkan bergabung di Halaman FB MedanBisnis Daily atau grup FB medanbisnisdaily.com untuk mengetahui artikel-artikel yang ditayangkan atau kunjungi website: medanbisnisdaily.com