Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
MedanBisnis - Pangkep. Wakil Presiden (Wapres) RI Jusuf Kalla (JK) menghadiri peresmian Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Kakao MARS Indonesia di Kabupaten Pangkep. Secara simbolis dilakukan dengan peletakan batu pertama.
Didampingi Mentan Amran Sulaiman dan Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo, JK meresmikan pusat penelitian kakao di lingkungan Alekraja dan Ale Bonto-Bonto Kelurahan Attangsalo, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep. Pusat penelitian memiliki luas wilayah 150 hektar, sedangkan 70 hektar sisanya digunakan untuk budidaya kakao.
Sejumlah fasilitas yang dibangun di antaranya pengolahan pasca panen, laboratorium dan kantor serta fasilitas tempat tinggal staf. Pabrik tersebut memproses 23.000 ton biji kakao setiap tahun menjadi lemak kakao, bubuk kakao dan pasta kakao.
"Jumlah produksi per hektarnya kita masih jauh lebih rendah, dibanding yang lainnya," ujar JK dalam sambutannya Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Utara, Sabtu (18/11).
Jusuf mengatakan, dibanding produksi kakao di Pantai Gading, Ghana dan Brasil yang mencapai 2 ton per hektar, produksi kakao Indonesia bisa dibilang masih rendah.
"Kita baru sekitar 600 sampai 700 kg per hektar," paparnya.
Menurut JK meski masih di bawah rata-rata produksi, Indonesia masih punya kesempatan untuk menaikan hasil produksi. Terlebih dengan didukung kondisi iklim dan petani andal.
"Maka upaya satu-satunya, bagaimana meningkatkan teknologi lewat penelitian, percobaan, didorong dengan penyuluhan, lewat bibit yang baik, pupuk yang baik, barulah kita bisa mencapai, apa yang kita cita-citakan untuk naik peringkat dari nomor tiga ke nomor satu dari produktivitas kakao di dunia," paparnya.
JK mengatakan, untuk meningkatkan produktivitas coklat, Pemda Sulsel telah mengeluarkan biaya besar. Terlebih perkebunan kakao di Sulsel dikuasai oleh petani rakyat.
"Rakyat itu susah menabung untuk memperbaiki kebunnya, maka terpaksa pemerintah membantu. Itu juga dari hasil pajak masyarakat. Jadi kombinasi ini sudah berjalan, gerakan ini, gerakan rakyat. Mentan hanya memfasilitasi, justru perusahaan yang membeli, itu yang membantu risetnya supaya terjadi produksi tinggi," pungkasnya.(dtf)