Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
MedanBisnis - Jakarta. Kementerian Kelautan dan Perikanan berupaya mencegah tersebarnya penyakit ikan di berbagai kawasan perikanan budi daya nusantara sebagai cara untuk meningkatkan kualitas ekspor perikanan.
"Dengan upaya penurunan tingkat penyakit tersebut, maka harapannya produktivitas perikanan dapat ditingkatkan," kata Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP Slamet Soebjakto dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (30/11).
Menurut dia, hal tersebut antara lain karena produksi budi daya perikanan menjadi andalan utama dalam meningkatkan tingkat konsumsi makan ikan di tengah masyarakat Indonesia.
Berdasarkan data KKP, tingkat konsumsi makan Indonesia mencapai 43 kilogram per kapita per tahun, sedangkan target pada 2019 adalah 53 kilogram per kapita per tahun.
Untuk itu, ia juga mengutarakan harapannya agar berbagai pihak terkait dapat membantu mewujudkan produksi komoditas sektor perikanan yang berkelanjutan.
"Fenomena alam pasti ada, tapi kita mau kematian ikan menurun. Yang 'overcapacity' di perairan umum, kita atur, kita tertibkan. Di Waduk Jatiluhur sudah turun, di Danau Toba juga sudah turun. Kita jaga kelestarian lingkungannya," ucapnya.
Disampaikan bahwa menjaga stabilitas produksi komoditas sektor kelautan dan perikanan juga bermanfaat dalam rangka memenangkan kompetisi dan meningkatkan daya saing produk di pasar global.
Terkait dengan ekspor, KKP juga memperjuangkan agar produk perikanan nasional yang diimpor oleh Uni Eropa mendapatkan pengurangan tarif bea masuk sehingga menggenjot ekspor komoditas perikanan Indonesia.
Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP Nilanto Perbowo menyebutkan tarif bea masuk produk perikanan Indonesia di Uni Eropa masih cukup tinggi, yaitu sekitar 6-24 persen, namun sejumlah negara lainnya ada yang tidak dikenakan tarif bea masuk.
"Indonesia sudah saatnya juga mendapatkan tarif yang sama nol persen, ini yang sedang kita perjuangkan," paparnya.
Ia mengemukakan baik pihak industri nasional maupun global saat ini turut mengakui bahwa pihaknya mendukung program pemerintah untuk menciptakan perikanan yang berkelanjutan, antara lain dengan menjual produk perikanan yang berkualitas dan dengan label aman.
Ia menjelaskan ikan yang mereka jual bukanlah ikan yang berasal dari hasil penangkapan yang menggunakan cara-cara yang ilegal serta aman untuk dikonsumsi.
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti meminta dibukanya penerbangan langsung di kawasan pulau-pulau terluar sebagai hubungan terdekat untuk gerbang ekspor ikan segar.
Menteri Susi mengatakan ikan segar menjadi hasil produksi yang mahal untuk diekspor, namun tidak didukung dengan akses dan transportasi sehingga ikan segar tersebut terpaksa dijual dalam keadaan beku.
"Saya minta Pak Menko untuk meminta Menteri Perhubungan membuka jalur terluar dari utara dan selatan terutama Indonesia timur ke hub karena ada kenaikan ekspor ikan segar dari Maluku ke luar. Ini butuh penerbangan langsung," kata Menteri Susi di Kantor Staf Presiden Jakarta, Rabu (18/10).