Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
MedanBisnis - Jakarta. Menteri Keuangan Sri Mulyani membeberkan laporan belanja keuangan kementerian, salah satunya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Ia berjanji akan memberikan kue cokelat, jika Kementerian PUPR mampu menghabiskan sisa anggaran di akhir tahun.
Dalam laporannya, Sri mengatakan bahwa posisi daftar belanja kementerian PUPR tahun 2017 lebih tinggi dari tahun lalu, yakni Rp 81,4 triliun. Namun, anggaran Kementerian PUPR di penghujung tahun masih sisa. Total anggaran Kementerian PUPR tahun ini sebesar Rp 102,7 triliun.
"Menteri PU masih telah membelanjakan Rp 81,4 triliun lebih tinggi dibandingkan tahun 2016. Tapi menteri PU masih punya uang," ucap Sri di Jakarta, Rabu (27/12/2017).
Ia mengatakan bahwa Kementerian PUPR masih memiliki waktu belanja selama 3 hari sebelum memasuki tahun baru untuk menghabiskan sisa anggaran, yakni Rp 20 triliun. Sri juga mengatakan akan mengirimkan kue cokelat jika mampu menghabiskan dana tersebut.
"Jadi masih punya uang dalam 3 hari ini untuk belanja Rp 20 triliun ya Pak. Kalo bisa belanja saya kirimkan kue cokelat," tutur Sri diikuti gelak tawa.
Lebih lanjut, ia mengatakan pada dasarnya Kementerian PUPR di tahun 2017 mendapatkan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dengan nilai yang besar. Hal ini dilakukan guna mempercepat pembangunan infrastruktur yang merupakan fokus pemerintah saat ini.
Walaupun begitu, prioritas APBN tersebut dikatakan Sri tidak akan mengesampingkan kebutuhan belanja untuk masyarakat dalam hal sosial hingga kesehatan.
"Saya katakan kepada Pak Basuki mendapat APBN yang cukup besar untuk bisa mengakselerasi. Saya katakan APBN itu diprioritaskan dalam mengakselerasi pembangunan infrastruktur tanpa mengesampingkan belanja lainnya seperti belanja sosial masyarakat miskin dan belanja untuk meningkatkan kualitas SDM seperti pendidikan dan kesehatan," imbuhnya.
Sri pun mengingatkan kepada kementerian dan lembaga untuk menggunakan APBN dengan sebaik-baiknya, misalnya untuk kemakmuran masyarakat dan menyelesaikan masalah ekonomi sosial.
"Jadi silakan belanja tapi belanja yang baik. Silakan menggunakan anggaran tapi untuk kemakmuran masyarakat sebesar-besarnya untuk masyarakat bisa menyelesaikan masalah ekonomi dan sosial di Indonesia," tutupnya. (dtc)