Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Jakarta. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) menyatakan jumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang ada di Indonesia masih terbilang rendah. Jumlah SPBU yang tersebar seluruh Indonesia tercatat sekitar 6.000 hingga 7.000 unit.
Anggota Komite BPH Migas Yugi Prayogia mengatakan jumlah itu masih tergolong sedikit dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia yang mencapai hampir 260 juta orang. Rasio SPBU dengan penduduk masih jauh.
"Rasio jumlah penduduk dengan pengadaan SPBU, itu masih sangat tinggi rasionya dibandingkan ASEAN. Terhadap jumlah penduduk itu, satu SPBU kita layani 35 ribu orang. Itu rasio rata-rata. Kita hanya punya kurang lebih 6.000 sampai 7.000 ribu," kata Yugi saat bertemu dengan Ketua MPR RI Zulkifli Hasan di gedung MPR RI, Jakarta, Senin (19/2).
Dari jumlah tersebut, Yugi mengatakan sebanyak 98%-nya merupakan SPBU Pertamina. Dia bilang, yang menjadi hambatan untuk membangun suatu SPBU baru ialah masalah keekonomian, artinya membangun SPBU membutuhkan biaya tinggi yang mencapai miliaran rupiah.
Untuk mengakalinya, BPH Migas memiliki satu langkah dengan program sub penyalur di daerah. Dengan adanya sub penyalur tersebut, dinilai bisa menjangkau jaringan layanan SPBU di seluruh Indonesia dengan investasi yang lebih terjangkau.
Ketua BPH Migas Fanshurullah Asa mengatakan dengan adanya sub penyalur ini maka setiap pengusaha bisa membangun bisnis penyaluran BBM dengan investasi yang rendah, yakni berkisar Rp 50-100 juta.
"Sub penyalur, investasi Rp 50-100 juta sudah bisa. Ini terobosannya. Bisa jual solar dan Premium. Sudah ada di Asmat, Selayar. Yang mengajukan ke Bupati sudah ada 100 lokasi," katanya.
Lebih lanjut pria yang akrab disapa Ifan itu mengatakan BBM yang dijual oleh sub penyalur tersebut memiliki harga yang sama, sesuai dengan program BBM Satu Harga.
"Harga jualnya dipatok sama. Tapi dikasih harga angkut dari peraturan. Dia ambil SPBU terdekat minimal 5 kilometer (km). Volume dibatasi 1.000 kiloliter (kl) per hari. Untuk memunculkan ekonomi," jelasnya.
Langkah ini, kata Ifan, juga telah didukung oleh Menteri ESDM Ignasius Jonan. Oleh sebab itu, Ifan juga meminta dukungan kepada MPR RI yang dipimpin oleh Zulkifli Hasan untuk bisa terus mewujudkan program tersebut.
"Ini 60% (SPBU) ada di pulau Jawa. Inilah kami datang MPR, support BPH Migas agar wujudkan BBM Satu Harga," tuturnya.(dtf)