Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com - Jakarta. Wakil Presiden Jusuf Kalla menerima delegasi parlemen Uni Eropa di kantor Wapres. Dalam kesempatan tersebut JK menyampaikan masalah ekspor komoditas minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) Indonesia ke Eropa.
"Kita harapkan kerja sama lebih baik, kita juga ingin beri penjelasan menghindari masalah-masalah yang kurang tepat. Seperti masalah palm oil, jangan dianggap itu sebagai komoditi, tapi itu mempekerjakan jutaan orang," ujar JK usai menerima delegasi parlemen Eropa di Kantor Wapres Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (9/5).
JK menyampaikan, jika minyak sawit mentah RI bermasalah, maka akan memberi dampak juga ke Indonesia. Salah satunya kemiskinan.
"Kalau itu terjadi masalah ini bisa terjadi kemiskinan, dilihat dari sisi berbeda jangan hanya lihat dari sisi komoditas. Juga bisa Anda (parlemen Eropa) menyebabkan kemiskinan di Indonesia," katanya.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyebut parlemen Uni Eropa tersebut merupakan kunjungan antar negara. Kunjungan tersebut hendak membahas hubungan Eropa dengan RI.
"Kunjungan ini adalah kunjungan gabungan dari delegasi parlemen Eropa untuk foreign affair committe, jadi kalau di sini adalah Komisi I, mereka sebutnya AFET dan delegasi untuk hubungan dengan negara-negara Asia Tenggara dan ASEAN, atau yang disebut DASE. Di dalam kunjungan ini sebenarnya kita membahas mengenai masalah hubungan kita dengan Uni Eropa," jelas Retno.
Retno menambahkan Parlemen Eropa ingin meningkatkan hubungan dengan Parlemen Indonesia. Untuk itu banyak hal terkait hubungan Indonesia dan Eropa yang dibahas.
"Untuk meletakkan dunia kembali di dalam order, respect, international law dan sebagainya. Kita bicara dari berbagai macam aspek, termasuk perundingan masalah CEPA, dan juga tentunya kita bicara mengenai SDG's dan palm oil jadi palm oil kita letakkan dalam konteks implementasi sustainable development goals, terutama kaitannya adalah elemen untuk poverty alleviation," paparnya. (dtf)