Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com - Bandung - Tahun depan Pemkot Bandung belum akan menaikkan dana Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) dari Rp 100 menjadi Rp 200 juta per RW per tahun.
Wali Kota Bandung Oded M Danial mengatakan program yang telah berjalan sejak beberapa tahun lalu itu akan dievaluasi. Sebab ia menilai banyak hal yang perlu dibenahi dalam pelaksanaannya.
"Masih banyak hal-hal yang dibenahi dari segi kualitas pelaksanaannya. Saya berharap 2019 akan dipakai tahun pembenahan," ujar Oded di Balai Kota Bandung, Kamis (22/11/2018).
Menurut Oded jika langsung ditambah sesuai janjinya saat kampanye, tapi tidak dibarengi dengan pembenahan, maka dikhawatirkan akan terjadi banyak penyimpangan.
"Kalau cara pelaksanaan dan sebagainya, kesiapan mental belum siap, ini malah bahaya. Insya Allah tahun ini saya sudah instruksikan pada dinas terkait dan kewilayahan untuk lakukan evaluasi menyeluruh," katanya.
Meski begitu Oded mengatakan mulai tahun depan pihaknya sudah meminta agar dana naik bertahap minimal menjadi Rp 125 juta per RW per tahun. Namun hal itu masih dalam tahap pembahasan di dewan.
Oded mengatakan dengan kondisi keuangan Kota Bandung yang defisit hingga Rp 800 miliar, diharapkan keinginan untuk menaikkan dana PIPPK bisa proporsional sesuai dengan kemampuan anggaran.
Sementara itu Plh Sekda Kota Bandung Ema Sumarna mengatakan sejauh ini serapan anggaran PIPPK cukup baik dengan rata-rata 93-96 persen. Bahkan dari hasil survei dengan sampel lima kelurahan, PIPPK dianggap banyak membawa manfaat bagi warga.
"Satu sisi ada juga hal yang harus diperbaiki, tidak semua yang menjadi aspirasi masyarakat terakomodasi. Kalau secara komposisi memang masih soal infrastruktur tapi harus memperhitungkan juga pemberdayaan kelembagaan, lingkungan, sosial, ekonomi dan lain-lain," katanya.
Untuk melakukan evaluasi, Ema mengaku sudah berkoordinasi dengan dinas terkait, camat dan lurah sebagai ujung tombak pemerintah di kewilayahan.
"E-budgeting tidak semudah membalikkan telapak tangan. Jangankan di masyarakat di SKPD pun masih memerlukan perbaikan. Di tim pengarah yang dipimpin sekda ini ada pokja perencanaan didampingi Bappelitbang, pendampingan hingga monitoring evaluasi inspektorat," ucapnya.
Disinggung wacana pembahasan dana PIPPK naik, Ema mengatakan hingga saat ini masih berproses di dewan. Rencananya keputusan untuk naik atau tidaknya dana tersebut akan diambil pekan depan.
"Untuk memenuhi (naik) Rp 200 juta itu bertahap. Mudah-mudahan pendapatan Kota Bandung semakin membaik. Mudah-mudahan sampai tahun ke lima bisa terpenuhi," ujar Ema. dtc