Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Medan. Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatra Utara, menerima penghargaan pengendali inflasi terbaik dan berprestasi (Tim Pengendali Inflasi Daerah/TPID Award) tahun 2018 untuk kategori Kabupaten/Kota Non Indeks Harga Konsumen (IHK) untuk wilayah Sumatra.
Penyerahan TPID 2018 itu dilakukan langsung oleh Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla, disaksikan Menko Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Tahun 2019 di Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kamis (25/7/2019).
Dengan diterimanya TPID Award itu, menunjukkan Deli Serdang dianggap mampu mengendalikan laju inflasi di daerahnya dan menyumbang pengendalian inflasi secara nasional. Deli Serdang juga menjadi satu-satunya daerah di Sumut yang menerima TPID Award itu.
Dikutip dari laman resmi Kementerian Bidang Perekonomian, Jumat (26/7/2019), Wapres Jusuf Kalla mengatakan bahwa untuk mengukur kemajuan suatu bangsa ada beberapa tingkat indikator, yaitu PDB, inflasi, dan angka kemiskinan.
Wapres mengibaratkan inflasi seperti tekanan darah, yang apabila terlalu tinggi akan bisa menyebabkan seseorang pingsan. Kalau dihubungkan dengan tingkat inflasi tinggi, maka saat itu rakyat akan menderita. Sebaliknya, kalau terjadi deflasi akan membuat ‘pusing’ juga, khususnya bagi pengusaha, karena harga barang akan stagnan dan akan merugikan mereka.
Sementara itu, Menko Perekonomian, Darmin Nasution, menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tugas Koordinasi Pengendalian Inflasi Nasional Tahun 2018 dalam Rakornas itu kepada Wapres Jusuf Kalla.
Dalam laporannya disebutkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia menunjukkan tren yang terus meningkat dengan laju pertumbuhan sebesar 5,1% (year on year/yoy) pada 2018 dan sebesar 5,07% (yoy) pada triwulan pertama 2019.
Pertumbuhan yang relatif tinggi tersebut diiringi dengan kualitas yang semakin membaik, sebagaimana tercermin dari penurunan tingkat kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan, serta inflasi yang rendah dan stabil.
Realisasi inflasi pada empat tahun terakhir dapat dijaga pada kisaran 3% dengan laju inflasi di 2018 sebesar 3,13% (yoy), dan inflasi di Juni 2019 sebesar 3,28% (yoy). Pencapaian tersebut masih dalam rentang sasaran nasional sebesar 3,5% dengan deviasi 1%.
Secara komponen pembentukannya, inflasi harga bergejolak, terutama pangan (volatile food) pada 2018 sebesar 3,39% (yoy), namun di Juni 2019 meningkat menjadi 4,91% (yoy).
Sementara, inflasi inti masih terjaga dengan laju inflasi sebesar 3,07% (yoy) pada 2018 dan 3,25% (yoy) pada Juni 2019. Sebaliknya, inflasi harga yang diatur pemerintah (administered price) menunjukkan penurunan signifikan dari 3,36% (yoy) pada 2018 menjadi 1,89% (yoy) di Juni 2019.
Ke depan, Pemda diharapkan dapat mengoptimalkan infrastruktur yang telah dibangun, serta melakukan berbagai inovasi untuk mengendalikan inflasi. Contohnya dengan membangun jalan provinsi, kabupaten atau desa yang terkoneksi dengan jalan tol, sehingga pusat produksi dapat terhubung langsung ke pasar tujuan.
Berikut daerah-daerah peraih TPID terbaik dan berprestasi 2018:
A. TPID Provinsi:
- Wilayah Sumatera: Provinsi Bengkulu
- Wilayah Jawa-Bali: TPID Privinsi DKI Jakarta.
- Wilayah Kalimantan: TPID Provinis Kalimantan Timur.
- Wilayah Sulawesi: TPID Provinsi Gorontalo.
- Wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua: TPID Provinsi Nusa Tenggara Barat.
B. TPID Kabupaten/Kota IHK:
- Wilayah Sumatera: TPID Kota Tanjung Pinang.
- Wilayah Jawa-Bali: TPID Kota Kediri.
- Wilayah Kalimantan: TPID Kota Samarinda.
- Wilayah Sulawesi: TPID Kota Palopo.
- Wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua: TPID Kota Mataram.
TPID Kabupaten/Kota Non IHK:
- Wilayah Sumatera: TPID Kabupaten Deli Serdang.
- Wilayah Jawa-Bali: TPID Kabupaten Badung.
- Wilayah Kalimantan: TPID Kabupaten Mahakam Ulu.
- Wilayah Sulawesi: TPID Kabupaten Pohuwato.
- Wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua: TPID Kabupaten Lombok Barat.
Turut hadir dalam acara itu adalah Wakil Ketua BPK Bahrullah Akbar, Para Menteri Kabinet Kerja, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso, Dewan Gubernur BI, Gubernur dan Bupati/Walikota daerah seluruh Indonesia.