Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Jakarta. Serapan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam APBN 2019 masih rendah. Padahal praktis waktu penyelesaian APBN 2019 hanya menyisakan dua bulan lagi.
Hal ini bahkan jadi perhatian oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Menurut catatan Sri Mulyani, per akhir September 2019 lalu, kementerian yang mendapatkan alokasi anggaran Rp 110,7 triliun tersebut kurang dari 50%.
"Dari sisi jumlah penyerapan hingga akhir September, PUPR yang memiliki anggaran terbesar masih belum menyelesaikan 50 persen dari anggarannya," ujar Sri Mulyani saat rapat kerja (raker) dengan Komisi XI DPR, Jakarta, Senin (4/11) kemarin.
Saat dikonfirmasi, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan serapan anggaran kementerian yang dipimpinnya per awal November 2019 ini telah menyentuh 60%. Basuki bilang, serapan anggaran yang rendah karena adanya keterlambatan lelang menyusul berubahnya pelaksana lelang di beberapa unit organisasi (unor).
"Sudah 60%. Karena kita kan ada perubahan organisasi di awal. Yang tadinya dilelang oleh para unit organisasi SDA, Bina Marga saya kumpulkan jadi satu balai. Supaya standarisasinya jelas. Ini kecepatannya berkurang. Tapi sekarang semua sudah kontrak," kata Basuki saat ditemui di kantornya, Jakarta, Selasa (5/11/2019).
Meski saat ini posisi serapan anggaran masih di angka 60%, Basuki meyakini capaian di akhir tahun bakal melebihi dari 90%. Pasalnya, seluruh paket pekerjaan sudah berangsur dikontrakkan.
"Itu sudah kontrak semua. Jadi insyaallah kita monitor satu bulan ini harus serap Rp 20 triliun. Target kita 90-an persen sampai akhir tahun," ungkapnya.
Untuk diketahui, setidaknya ada sembilan kementerian/lembaga yang memiliki serapan anggaran jauh lebih tinggi dari tahun sebelumnya per akhir September 2019.
Serapan tertinggi dicetak oleh Kementerian Sosial yang mencapai 83,3% dari anggaran sebesar Rp 58,9 triliun. Selanjutnya Kepolisian RI yang mencapai 76,8% dari anggaran Rp 86,2 triliun.
Sementara itu, serapan anggaran Kementerian Kesehatan mencapai 75,5% dari alokasi anggaran sebesar Rp 58,7 triliun. Serapan anggaran Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Ristekdikti) mencapai 68,6% dari alokasi Rp 41,3 triliun.
Kemudian serapan anggaran Kementerian Agama mencapai 68% dari alokasi anggaran Rp 62,1 triliun. Lalu Kementerian Pertahanan mencapai 66,4% dari alokasi sebesar Rp 108,4 triliun.
Terakhir, serapan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mencapai 61,4% dari alokasi anggaran sebesar Rp36 triliun.(df)