Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Jakarta. Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) meminta pemerintah menyediakan data ketersediaan pangan di dalam negeri yang terkini dan sesuai kondisi lapangan. Wakil Ketua Umum APPSI Sarman Simanjorang menuturkan, dalam memeriksa data ketersediaan pangan, menteri-menteri terkait seharusnya melihat langsung ke lapangan, tak hanya melalui data di atas kertas.
Sarman mengungkapkan, pemerintahlah pihak yang memiliki data importir atau produsen dari setiap komoditas pangan di Indonesia. Misalnya data importir daging, bawang putih, atau pun gula.
"Daging misalnya, coba cek di gudangnya langsung. Kan mereka yang tahu di mana importir-importir itu. Bawang, siapa importir yang dikasih izin? Ya cek dong, lihat fisiknya, gula juga begitu. Jadi antara data di atas kertas dengan fakta fisik di lapangan itu sesuai," kata Sarman ketika dihubungi, Kamis (19/3/2020).
Sarman menilai, langkah yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kemarin, Rabu (18/3) yakni terjun langsung mengecek stok beras di gudang Perum Bulog seharusnya dicontoh oleh para menteri yang berwenang dalam urusan ketersediaan pangan ini.
"Kemarin contohnya Pak Presiden tidak mau hanya di atas kertas kan, langsung ke lapangan, langsung melihat gudangnya Bulog. Jadi kami berharap menteri-menteri ini juga begitu," imbuh Sarman.
Menurut keterangan Sarman, data ketersediaan gula dalam negeri sempat berbeda dengan fakta di lapangan. Maka dari itu ia menganggap pemeriksaan ke lapangan adalah langkah wajib bagi menteri terkait.
"Kemarin kan begitu, surat yang beredar dari Menteri Perdagangan bialng gula stoknya sekian, ternyata sekian, di surat beliau yang beredar ke Presiden. Kemarin kan beredar surat Menteri Perdagangan ke Presiden itu, banyak beredar itu. Jadi artinya itu ada tulisan di situ, tadinya sekian, ternyata sekian berarti kan nggak sama faktanya dengan di atas kertas. Jadi menteri-menteri terkait sudah harus turun ke lapangan," sebutnya.
Menurutnya, dengan memastikan data ketersediaan pangan yang sesuai kondisi lapangan, maka pemerintah tak akan salah dalam mengambil kebijakan.
"Check and re-check antara data di atas kertas itu dengan data di lapangan secara fisik nyambung apa enggak. Nanti takutnya ada yang bilang stok berapa, ternyata di lapangan nggak sesuai. Nanti salah mengambil kebijakan," tandasnya.(dtf)