Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
SEJAK akhir tahun yang lalu,Vaksin Covid-19 dari Cina diumumkan pemerintah telah tiba di Indonesia pada hari Minggu, 6 Desember 2020. Vaksin ini merupakan salah satu dari 6 vaksin yang akan digunakan untuk vaksinasi Indonesia. Program vaksinasi Covid-19 yang digagas pemerintah ini diharapkan memberi kekebalan imunitas tubuh (herd immunity) bagi masyarakat Indonesia.
Sesuai arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi), vaksinasi ini bersifat gratis sehingga dapat memberi akses layanan vaksin seluas mungkin bagi masyarakat Indonesia. Bahkan Presiden Jokowi pada bulan Januari 2021 ini sudah menjadi penerima pertama vaksin Covid-19 demi memberi kepercayaan kepada seluruh masyarakat Indonesia kalau vaksin Covid-19 yang digunakan oleh pemerintah Indonesia ini aman dan tidak berbahaya.
Pemerintah Indonesia hingga saat ini memang sudah mendatangkan 1,2 juta dosis vaksin jadi milik Sinovac, Cina. Dalam realisasi yang lebih jauh, Pemerintah Indonesia juga melakukan pemesanan sebanyak 122,5 juta dosis yang datang ke Indonesia secara bertahap dan selesai pada Januari 2022. Menyikapi langkah vaksinasi secara jangka panjang ini, Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati mengatakan jika pemerintah sudah menyiapkan anggaran untuk pengadaan vaksin dan vaksinasi gratis yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada tahun 2020 dan Anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Rp 8 triliun.
Anggaran vaksin ini diambil dari anggaran kesehatan program PEN yang berjumlah Rp 95 rriliun. Instruksi untuk penggunaan anggaran ini mengikuti arahan dari Presiden Jokowi yang berharap semua kementerian dan lembaga supaya memprioritaskan pengamanan Covid-19 untuk kegiatan vaksinasi.
Meskipun Indonesia telah memberitakan perkembangan positif terkait kehadiran vaksin Covid-19, akan tetapi kasus baru masih saja terjadi setiap hari. Bahkan ironisnya kasus positif Covid-19 ini juga masih terjadi walaupun sudah mendapatkan vaksin Covid-19.
Seperti yang terjadi pada Bupati Sleman Yogyakarta yang masih mengalami positif Covid-19 usai divaksin oleh Covid-19. Bupati Sleman Sri Purnomo mengalami positif Covid-19 setelah divaksin Sinovac pada 14 Januari 2021 dan dinyatakan Covid-19 pada Rabu 20 Januari 2021.
Karena itulah perlu ada perencanaan strategis yang matang untuk memantapkan program vaksinasi Covid-19 di Indonesia. Salah satunya, dengan memastikan efektivitas studi dari program vaksinasi ini. Karena jika vaksin Sinovac Covid-19 ini terbukti tak cukup ampuh dalam menangkal pandemi virus Covid-19, maka untuk apa program tersebut diteruskan. Indikasi ini jelas akan menimbulkan kerugian besar bagi keuangan Negara dan memberi dilematisasi yang besar bagi ekonomi Indonesia.
Studi Komprehensif
Jika menarik studi sejarah global, penemuan vaksin merupakan prestasi riset yang sangat penting dan berarti bagi dunia kesehatan secara global. Dalam perjalanan waktu paruh terakhir abad ke-20, semua penyakit menjadi sirna sejak ditemukannya vaksin (Mandal, 2012).
Kata Vaksin itu sendiri berasal dari istilah latin Variolae vaksin cinae (cacar sapi) yang kemudian terus dipakai dalam banyak riset temuan hingga hari ini. Vaksin merupakan sediaan zat anti genik yang mampu menimbulkan kekebalan aktif pada tubuh manusia. Vaksin dibuat dari bakteria, riketsia dan dapat juga berupa suspense organisme hidup, inaktif , fraksi-fraksinya atau toksoid. (Kemenkes RI, 2014 )
BACA JUGA: Menatap Ekonomi Indonesia 2021
Besarnya guna vaksin bagi pemulihan kesehatan masyarakat dunia ini pula yang diharapkan memberi solusi terbaik bagi masalah Covid-19 yang meresahkan masyarakat seluruh negara dunia saat ini. Meski vaksin adalah prioritas tapi program vaksinasi jelas bukan satu – satunya solusi akhir bagi hulu dan hilir penanganan masalah Covid-19. Secara bertahap vaksin juga butuh evaluasi
Beberapa hal yang diperhatikan dalam evaluasi vaksinasi Covid-19, di antaranya adalah vaccine coverage atau seberapa banyak penduduk atau orang yang mau divaksin dan penilaian efektivitas herd immnunity yang melihat proses evaluasi atas jeda penyuntikan pertama dan kedua. Jika berkaca pada program vaksinasi yang selama ini dilakukan oleh pemerintah, terjadinya Immunity gap atau kesenjangan atau kekosongan kekebalan di kalangan penduduk di suatu daerah telah menyebabkan kerentanan yang sangat mendalam.
Studi komprehensif terhadap efektivitas memang harus dicermati secara serius. Hal semacam ini perlu diantisipasi karena mengingat saat ini proses vaksinasi akan berkejaran dengan lonjakan kasus per harinya. Karena itu dibutuhkan upaya strategis, sinergis, dan taktis agar studi vaksinasi tepat sasaran dan tepat waktu. Sudah saatnya menerapkan sistem berbasis teknologi dalam proses vaksinasi yang mana setiap penerima vaksin telah didata secara lengkap dan dipantau hasilnya secara rutin dan terperinci apalagi kebijakan vaksinasi Covid-19 ini menggunakan anggaran Negara yang secara hukum harus dapat dipertanggung jawabkan nilai efektivitasnya.
Skenario Kebijakan
Sampai hari ini kebijakan pemerintah untuk menghadapi pandemi Covid-19 adalah melalui instrument Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).Oleh karenanya hal yang perlu dilakukan pemerintah Indonesia sekarang ini adalah bagaimana berpikir matang untuk melakukan studi riset komprehensif tentang penilaian efektivitas vaksin Covid-19. Apakah vaksinasi Covid-19 yang sudah mulai berjalan dalam beberapa sampel terbukti ampuh atau masih menjadi vaksin pelengkap dari kekebalan tubuh atas virus Covid-19.
Jika terbukti masih belum ampuh, ada baiknya pemerintah Indonesia lebih fokus untuk kembali melakukan uji klinis pembaharuan vaksin Covid-19 daripada harus dibebani untuk mengejar target pelaksanaan vaksinasi tapi hasilnya masih belum terbukti berhasil secara maksimal, karena jika kebijakan ini masih terus saja dipaksakan hal itu sama saja dengan sikap pemborosan keuangan Negara. Kondisi seoerti ini jelas akan memperburuk seluruh aspek kehidupan Indonesia akibat pandemi Covid-19.
Hadirnya vaksin yang mulai diberikan pemerintah pada tahun 2021 diharapkan mampu menjadi solusi taktis dalam fokus penyelesaian masalah pandemi Covid-19 pada tahun 2021. Namun demikian efektivitas dari penerapan vaksin Covid-19 dapat saja berkurang jika ada pengaruh dari berbagai faktor yang tak mendukung upaya vaksinasi yang dilakukan pemerintah. Ketidakjelasan pembahasan tentang efek samping dari vaksin masih akan menimbulkan sikap pro dan kontra dikalangan masyarakat.
Karenanya menjadi sebuah tantangan besar bagi pemerintah dalam meyakinkan masyarakat akan pentingnya manfaat dan keamanan vaksin Covid-19. Berangkat dari alasan ini pula maka wajar jika penerapan program vaksinasi Covid-19 tahun 2021 ini akan berjalan sangat kompleks karena harus berjalan seiring dengan dinamika persepsi masyarakat yang mudah berubah–ubah dan cendrung masih meragukan keampuhan dan juga keamanan dari vaksin Covid-19.
Pada tahun 2021, fokus dari seluruh negara dunia diyakini masih akan tertuju pada penanggulangan Covid-19 yang menjelang akhir 2020 yang lalu justru diperburuk dengan masifnya pemberitaan atas kemunculan varian virus baru Covid-19 yang ganas dan lebih cepat menular. Dalam posisi ini, upaya taktis dalam mempersiapkan langkah penyelesaian akhir dari Covid-19 merupakan hal yang sangat penting.
Dalam langkah praktis, Pemerintah Indonesia idealnya tak hanya terpaku dalam mengurusi semua persoalan hulu masalah pandemi seperti halnya dalam persoalan fasilitasi vaksin Covid-19 ataupun penerapan vaksin secara menyeluruh. Pemerintah dalam inisiatif kebijakan tahun 2021 juga harus lebih fokus untuk mengurus persoalan hilir dari pandemi Covid-19, yakni bagaimana mempersiapkan rancangan pencegahan wabah pandemi dan juga sistematisasi kehidupan baru sebagai solusi jangka panjang dari pemulihan negara akibat wabah Covid-19. Persilangan dua model penanggulangan ini kiranya dapat menjadi jalan penyelesaian penting mengatasi masalah pandemi Covid-19 supaya tak merebak kembali.
====
Penulis Direktur Jaringan Studi Indonesia.
====
medanbisnisdaily.com menerima tulisan (opini/artikel) terkait isu-isu aktual masalah ekonomi, politik, hukum, budaya dan lainnya. Tulisan hendaknya ORISINAL, belum pernah dimuat dan TIDAK DIKIRIM ke media lain, disertai dengan lampiran identitas (KTP/SIM), foto (minimal 700 px dalam format JPEG), data diri singkat/profesi/kegiatan (dicantumkan di akhir tulisan), nama akun FB dan No HP/WA. Panjang tulisan 4.500-5.500 karakter. Gunakan kalimat-kalimat yang singkat (3-5 kalimat setiap paragraf). Judul artikel dibuat menjadi subjek email. Tulisan TIDAK DIKIRIM DALAM BENTUK LAMPIRAN EMAIL, namun langsung dimuat di BADAN EMAIL. Redaksi berhak mengubah judul dan sebagian isi tanpa mengubah makna. Isi artikel sepenuhnya tanggung jawab penulis. Kirimkan tulisan Anda ke: [email protected]