Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Medan. Pemprov Sumatera Utara masih relatif baik dari sisi aspek penghimpunan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sayangnya, itu tidak diikuti oleh seluruh kabupaten/kota yang ada di Sumut.
Bahkan 23 kabupaten/kota masih tercatat sangat bergantung dari dana transfer dari pusat ataupun dana bagi hasil dari provinsi. Sebab rasio PAD-nya terhadap pendapatan daerah tahun anggaran 2021, rendah.
Dengan kata lain, semakin rendah porsi PAD, maka semakin tinggi tingkat ketergantungan terhadap dana transfer ataupun dana bagi hasil.
Secara rata rata dari 33 kabupaten/kota se-Sumut, sebanyak 23 daerah tercatat rasio PAD berada di bawah rata-rata PAD nasional 15%. Dan rata-rata rasio PAD kabupaten/kota di Sumut 11%.
"Barangkali ini menjadi arahan gubernur kepada bupati/wali kota untuk meningkatkan PAD," ujar Staf Ahli Mendagri Bidang Ekonomi dan Pembangunan, DR Hamdani.
Dalam paparannya pada Musrenbang RKPD Pemprov Sumut tahun 2022 di Hotel Santika Medan, 7-9 April 2021, Hamdani mengungkapkan kabupaten/kota yang rasio PAD-nya di atas nasional antara lain Medan 41,56%, Deli Serdang 35,80%, Binjai 23,36%, Labuhanbatu 16,20%, Tebing Tinggi 15,67%, Sibolga 14,76%, Pematangsiantar 13,05%, Batubata 12,75%, Tanjungbalai 11,89%, dan Nias Utara 11%.
Kota Medan dengan rasio PAD 41,56%, kata Hamdani, menunjukkan PAD relatif tinggi dan ketergantungan terhadap dana transfer relatif tinggi. Demikian juga daerah lainnya seperti Deli Serdang dan Binjai.
Sedangkan rasio PAD di bawah 11% meliputi Asahan 10,65%, Padangsidempuan 10,51%, Simalungun 10,45%, Serdang Bedagai 10,29%, Tapanuli Utara 9,81%, Tapanuli Tengah 9,44%, Langkat 9,18%, Tapanuli Selatan 8,40%, Nias 7,88%, Padang Lawas 7,74%, Samosir 7,69%, Labuhanbatu Selatan 7,63%, Humbang Hasundutan 7,60%, Karo 7,51%, Dairi 7,44%.
Lalu Mandailing Natal 6,10%, Labuhanbatu Utara 5,83%, Toba 5,21%, Padang Lawas Utara 4,16%, Nias Selatan 3,98%, Gunung Sitoli 3,95%, Pakpak Bharat 3,86%, dan Nias Barat 2,84%. "Kita pahami bersama bahwa hal ini juga diakibatkan karena pandemi covid-19," kata Hamdani.
Menyikapi kondisi ini, secara khusus Kemendagri meminta Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi, mendorong peningkatan inovasi para kepala daerah yang bertujuan pada terdongkraknya PAD di wilayah kerjanya masing-masing.
Lebih lanjut Hamdani mengatakan melalui inovasi yang dilakukan para kepala daerah tersebut, sektor yang selama ini mungkin belum tersentuh, harus lebih digali lagi agar menjadi PAD baru untuk daerah-daerah yang belum mampu mencapai target PAD.
"Ini tentu menjadi tantangan kita bersama sebab dari peningkatan PAD itu akan mampu menambah APBD masing-masing pemda yang ada di Sumut," pungkas Hamdani.